Temui Pj Gubernur, BEM se-Bali Sodorkan Kajian Reflektif dan Evaluasi Kepemimpinan Koster-Ace

Suara Denpasar - BEM Universitas Udayana bersama perwakilan aliansi BEM se-Bali menemui Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di Jayasabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, pada Senin, (25/9/2023).

Pada pertemuan tersebut, BEM se-Bali yang dikoordinatori oleh Bem Unud itu menyodorkan kajian reflektif dan evaluasi kepemimpinan Wayan Koster dan Cok Ace selama menjadi Gubernur Bali pada periode 2018-2023 kepada Pj Gubernur Bali. 

Penyeragan kajian reflektif dan evaluasi 1 periode Wayan Koster-Cok Ace itu sebagai upaya mendukung transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan dalam pembangunan Provinsi Bali.

Kajian yang disusun oleh Tim Kajian dan Analisis Isu Strategis Bem Universitas Udayana itu berjudul "Telaah Kritis Implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali". 

Ketua BEM Unud, I Putu Bagus Padmanegara mengatakan, kajian itu merupakan bagian integral dari upaya untuk mendukung pemerintah dalam mengukur dampak dan efektivitas kebijakan serta program-program yang telah diterapkan selama lima tahun terakhir. 

"Tentunya BEM sebagai representasi mahasiswa siap hadir sebagai mitra kritis dan strategis dari pemerintah dalam perencanaan dan pengawalan implementasi kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali dalam pembangunan Bali kedepannya," ujar Padma kepada Suara Denpasar, Rabu (27/9/2023).

Tujuannya, lanjut Padma, adalah untuk memberikan pandangan yang komprehensif dan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah Provinsi Bali kedepan dalam perencanaan pembangunan Provinsi Bali dan pengambilan keputusan strategis.

Hasil kajian ini mencakup 3 aspek penting, antara lain:

1. Sektor Sosio Ekonomi 

Pemprov Bali Periode 2018-2023 menghadapi berbagai tantangan dalam memaksimalkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang masih menunjukkan ketidaksejahteraan dan ketidakstabilan.

Hal ini dikarenakan pembangunan di Bali sangat pariwisata sentris, dengan mengabaikan sektor-sektor potensial lain seperti pertanian dan perikanan. 

Padahal sektor pariwisata merupakan sektor yang rapuh, apalagi pasca diguncang pandemi Covid-19 kemarin, yang menyebabkan pengangguran dan kemiskinan di Bali meningkat.

Meskipun pemulihan ekonomi berjalan, namun masih belum maksimal. Maka dari itu, sektor-sektor lain yang lebih stabil seperti pertanian dan perikanan harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. 

Selain itu, praktik Mass Tourism di Bali juga menimbulkan masalah yang cukup serius yaitu TKA ilegal dan WNA yang bertindak seenaknya, dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali harus serius melakukan pengawasan dan penegakkan hukum. 

2. Sektor Lingkungan dan Agraria

Lingkungan memiliki peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bali, namun beberapa masalah seperti transisi energi yang belum konkret, risiko Pembangunan LNG di Kawasan Sidakarya, masalah sampah, dan permasalahan terkait Pembangunan Jalan Tol Kerthi Bali menjadi tantangan utama yang harus diatasi demi menjaga keberlanjutan lingkungan.

Sampai saat ini masalah-masalah tersebut juga belum terselesaikan. 

3. Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan di Provinsi Bali memiliki kinerja yang relatif baik berdasarkan indikator seperti angka partisipasi sekolah, melek huruf, dan indeks pembangunan gender. 

Namun, masih ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, termasuk disparitas dalam distribusi tenaga pendidik dan fasilitas, praktik pungutan liar di beberapa sekolah, serta masalah dalam sistem seleksi berbasis zonasi. 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemprov Bali perlu melakukan evaluasi dan tindakan lebih lanjut guna menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih optimal.

"Pj Gubernur berkomitmen siap ngayah dalam pembangunan Bali kedepannya, walaupun jabatan Pj memiliki wewenang terbatas, namun hal tersebut tidak menjadi batasan,"

"Beliau mengapresiasi kehadiran BEM dalam pengawalan kebijakan pemerintah, dan harus hadir sebagai mitra, bekerjasama, dan solutif," tandas Padma. (*/Ana AP)