Depok.suara.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax membuat masyarakat mencari alternatif bahan bakar lain. Salah satunya mereka menyerbu SPBU Vivo yang harga BBM nya yaitu Revvo dengan RON 89 jauh lebih murah.
Tetapi ditengah kepanikan masyarakat mencari bahan bakar murah, pemerintah dikabarkan meminta Vivo untuk menyesuaikan harga dengan BBM di Indonesia. Sontak permintaan ini menuai reaksi keras dari masyarakat yang menilai pemerintah tidak empati dengan kondisi di lapangan.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM meminta SPBU Vivo menaikkan harga RON 89 yang selisih satu oktan dibandingkan Pertalite. Adapun SPBU Vivo menjual RON 89 dengan Rp 8.900 per liter lebih murah dibandingkan Pertalite Rp10.000 per liter.
Sikap keras juga ditunjukan oleh Pengamat hukum kepailitan Hendra Setiawan Boen yang menilai permintaan tersebut tidak tepat karena SPBU swasta di Indonesia memperhitungkan harga jual BBM-nya berdasarkan mekanisme pasar, yakni harga minyak mentah dunia dan berdasarkan pertimbangan dan keputusan bisnis masing-masing perusahaan.
"Lucunya pemerintah, malah meminta SPBU swasta tersebut menaikkan harga BBM mereka. Bukankah pemerintah seharusnya senang bila masyarakat mengkonsumsi BBM lebih murah dari SPBU swasta karena tidak membebani alokasi subsidi dalam APBN," ujar dia, di Jakarta, Senin (5/9/2022) yang dimuat Bisnis.
Dirinya pun mempertanyakan mengapa Kementerian ESDM meminta menaikkan harga yaitu mengikuti harga pasar padahal harga minyak dunia sedang turun dan ada SPBU swasta, yakni Vivo bisa menjual BBM di harga Rp 8.900 per liter.
"Jadi sebelum pemerintah menaikan BBM, bukankah lebih baik jalur produksi dan distribusi diperbaiki serta mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu?," tandas dia.
Selain itu, dirinya juga menyoroti kebijakan pemerintah yang membatasi pembelian BBM karena dikonsumsi mobil mewah dan orang kaya, lantaran akan melarang mobil 1.400 cc ke atas yang sebelumnya 1.500 CC.
"Hanya karena orang punya mobil bukan berarti dia orang kaya. Akibatnya orang dengan mobil seperti Avanza dan lainnya, tidak bisa membeli BBM subsidi padahal driver Grab dan Gocar rata-rata memakai mobil Avanza sehingga tidak logis," kata dia.
Baca Juga: Penyelundup 30 Kg Sabu & 20 Ribu Ekstasi di Lampung Campur Narkoba dengan Arang Batok
Padahal, bagi Hendra, dampak dari harga BBM, selain menurunkan daya beli masyarakat, juga akan membebani distribusi semua sektor usaha terutama rantai makanan dan transportasi public sehingga otomatis menaikan barang-barang tersebut sebesar 30%. Akibatnya masyarakat akan semakin mengencangkan ikat pinggang terhadap barang yang dianggap non-esensial padahal ekonomi Indonesia selama ini ditopang oleh konsumsi masyarakat
"Karena itu saya melihat BLT pemerintah sebesar Rp 600.000 per liter sebagai bantalan sosial kepada masyarakat tidak dapat menutup tambahan pengeluaran akibat kenaikan BBM dan barang-barang tersebut," ujar Hendra. Hendra melanjutkan, kenaikan harga barang-barang tersebut sangat memberatkan masyarakat padahal ekonomi mulai pulih setelah dihantam pandemi dua tahun terakhir.
Hendra juga menyebut dampak lainnya adalah para pekerja akan meminta kenaikan upah untuk menyesuaikan dengan biaya hidup, yang membebani arus kas perusahaan-perusahaan sehingga berpotensi terjadi PHK besar-besaran. Perusahaan yang arus kas perusahaan macet juga berpotensi diajukan pailit atau PKPU oleh kreditur bila pembayaran utang mereka tidak lancar.
"Belum lagi dampak keamanan dan ketertiban soSial akibat demo-demo masyarakat yang mulai bermunculan," kata dia.
Sumber: Bisnis.com
