Depok.suara.com - Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule meminta agar pemerintah segera memberikan izin bergulirnya BRI Liga 1 Indonesia 2022/2023. Hal ini karena banyak pelaku sepak bola yang mengeluh karena kompetisi tak kunjung dijalankan.
Diketahui kompetisi sepak bola profesional termasuk Liga 1 masih dihentikan setelah Tragedi Kanjuruhan, Malang pada 1 Oktober lalu. Pemerintah mendesak agar PSSI segera melakukan perbaikan karena kejadian itu.
Karena itulah Liga 1 dihentikan terlebih dahulu. Namun, hingga kurang lebih satu bulan terhenti tidak ada kejelasan kapan kompetisi dijalankan lagi.
Hal ini membuat Iwan Bule mengungkapkan sudah ada beberapa pelaku sepak bola mengeluh karena hal ini. Salah satunya adalah Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI).
"Teman-teman sepakat mau jalan. Karena kasihan gitu kalau berhenti, banyak orang yang menggantungkan hidupnya di sepak bola," kata Iwan Bule di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/11/2022).
"Ada pemain, pemain sudah kasihan, kemarin teman-teman dari APPI datang ke kami menyampaikan mereka sudah kesulitan meski tetap digaji kan gitu. Terus kemudian, belum lagi karyawan, kit man, UMKM, itu betul-betul kesusahan mereka," jelasnya.
Sebelumnya, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi telah membuat opsi waktu yang cocok Liga 1 musim ini kembali dijalankan saat owner meeting beberapa waktu lalu.
Telah disepakati Liga 1 cocok dijalankan pada 18 November, 25 November, dan 2 Desember 2022.
Tetapi walau sudah ada rencana, Iwan Bule menyatakan pihaknya tak bisa berbuat apa-apa jika izin pemerintah tidak didapat. Dirinya bahkan sampai menyerahkan penuh bagaimana pola bermain di lanjutan Liga 1 nanti.
Baca Juga: Puncak Gerhana Bulan Total di DKI Jakarta Pukul 18.00 WIB, Ini Tata Cara dan Niat Shalat Gerhana
"Kami merencanakan, tapi izin diberikan dari otoritas yang berwenang, pak Kapolri atas koordinasi dengan Menpora, saya mohon segera," terang Iwan Bule.
"Jadi kami sudah maksimalkan, tentu kembali dari pemerintah untuk memberikan izin kepada kami, polanya terserah pemerintah," pungkasnya.
