Soal Wacana Pemilu sistem proposional tertutup, Ini Keputusan Delapan Partai di DPR

Depok.suara.com, Pasca adanya wacana Pemilu 2024 dilangsungkan dengan sistem proposional tertutup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu langsung mengundang reaksi dari sejumlah Partai Politik yang memiliki perwakilan di DPR. 

Alhasil, untuk membahas terkait wacana tersebut, delapan partai politik seperti Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PAN, PKS, dan PPP serta Gerindra menggelar pertemuan di Jakarta, Minggu (8/1/2023). 

Meski pimpinan Partai Gerindra tidak hadir dan diwakilkan, kedelapan Partai Politik tersebut telah sepakat menolak Pemilu 2024 dilangsungkan dengan sistem proposional tertutup. 

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hasil dari pertemuan tersebut telah menghasilkan keputusan bersama untuk mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka. 

"Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi," kata Airlangga saat membacakan pernyataan sikap bersama pimpinan partai politik. 

Lebih lanjut Airlangga mengatakan, wacana sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi.

Karena menurutnya, sistem proporsional terbuka sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Desember 2008 dan sudah digunakan dalam tiga kali pemilu. 

Karena itu, ia menilai gugatan atas yurisprudensi putusan MK akan menjadi preseden buruk di bidang hukum.

"Untuk itu, kami meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjalankan tahapan pemilu yang sudah disepaati bersama dan menjaga netralitas sesuai peraturan perundang-undangan," katanya. 

"Kami mengapresiasi pemerintah yang telah menganggarkan Pemilu 2024, serta penyelenggara pemilu, terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan yang sudah disepakati bersama," sambungnya. 

Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, sejak awal partainya sudah menolak dengan wacana tersebut. 

Karena menurut AHY,  sistem tertutup akan membuat warga negara tidak bisa memilih secara langsung calon legislatif.

"Karena kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung, dan tentu kita berharap pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih benar-benar yang bisa membawa perubahan dan perbaikan," pungkasnya.