Dicap Cawe-cawe Gegara Telepon Pj Gubernur DKI Budi Hartono: Ingat Ganjar Bukan Presiden, Masih Capres!

Ganjar Pranowo menjadi sorotan gegara aksinya yang menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Hartono untuk menyampaikan keluhan warga Ibu Kota. Tindakan Ganjar yang mendadak menelepon Heru Budi dianggap tak pantas karena terkesan seperti cawe-cawe. Penilaian soal sikap Ganjar itu diutarakan pengamat Politik Ujang Komaruddin.

Meski ada aturan yang melarang Ganjar untuk menelpon Heru, tindakan Gubernur Jawa Tengah itu dianggap tak pantas lantaran dinilai kurang beradab. 

"Memang tidak pas, tidak cocok, tidak elok dalam konteks itu. Ya boleh sih boleh saja, tetapi tadi ada kesan cawe-cawe," kata Ujang seperti dikutip dari Suara.com, Senin (26/6).

Aksi Ganjar ujug-ujug menelepon Heru Budi terjadi saat Capres dari PDIP itu blusukan ke Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut) pada Minggu (25/6/2023). Di sana, para pedagang mengeluhkan biaya retribusi bulanan. Para pedagang menyampaikan bahwa keluhan tersebut langsung kepada Ganjar Pranowo.

Saat itu, salah satu pedagang mendatangi Ganjar dan mengeluhkan pasar yang sepi karena kalah dengan para pedagang online. Ia juga mengeluhkan besaran biaya retribusi pasar bulanan yang dianggap memberatkan para pedagang.

Mendengar keluhan tersebut, Ganjar langsung mengambil ponselnya dan menelepon Heru Budi. Namun, saat itu Heru sedang dalam kondisi sibuk dan tidak bisa berbincang lama dengan Ganjar.

Lebih lanjut, Ujang pun menyoroti status Ganjar sebagai kepala daerah. Walau sudah menyatakan diri maju di Pilpres 2024, sikap Ganjar seolah sudah resmi menjabat sebagai Presiden dan bisa memerintahkan Budi Hartono yang sejatinya posisinya setara sebagai kepala daerah. 

"Ada kesan perintah kepada Heru, padahal kan Ganjar juga gubernur setara gitu. Ganjar bukan presiden, masih capres, belum presiden kan begitu," katanya. 

Jika memang Ganjar ingin merebut simpati masyarakat, maka seharusnya aduan itu disampaikan secara lewat surat menyurat secara tertutup. Agar nantinya aspirasi masyarakat bisa disampaikan tanpa menimbulkan kesan miring dari publik.

"Lalau mau katakanlah menyampaikan aspirasi dari masyarakat DKI ya berkirim surat lah, ya kalau menelepon pun konteksnya bukan perintah lah," tutur Ujang.

"Lalu ketika menelepon heru, menelepon sekda gitu. Seolah-olah, Heru dan sekda itu bawahannya Ganjar, ini kan gak bagus, gak tepat cawe-cawe itu."

(Sumber: Suara.com)