Infografis
Suara.com - Deddy Corbuzier yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan ikut mengomentari aksi KontraS menggeruduk rapat revisi UU TNI.
Andrie Yunus dari Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menginterupsi rapat yang berlangsung di Hotel Fairmont pada Sabtu (15/3/2025) tersebut.
Deddy Corbuzier untuk pertama kalinya berkomentar sebagai Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan).
Terkait Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, Deddy Corbuzier melihatnya sebagai gangguan dari sekelompok orang tak dikenal yang berteriak-teriak menerobos rapat secara paksa.
"Bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada sebuah tindak kekerasan anarkis," ujar Deddy Corbuzier melalui akun Instagram @dc.kemhan pada Minggu (16/3/2025).
Melalui videonya tersebut, Deddy Corbuzier menekankan bahwa Kementerian Pertahanan selalu menghargai, menghormati, dan mempertimbangkan berbagai kritik serta masukan dari pihak mana pun.
"Namun yang terjadi kemarin bukanlah sebuah bentuk kritik atau masukan yang membangun, tetapi merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum yang mengancam sebuah proses demokrasi," tegasnya.
Deddy Corbuzier lantas mengingatkan bahwa rapat Panja RUU TNI adalah resmi dan konstitusional.
Rapat tersebut juga tidak membahas dwifungsi TNI seperti yang banyak disangkakan masyarakat.
Baca Juga: Deddy Corbuzier Jawab Kritik Anggota DPR Terkait Anak Promosikan Pertamina: Shell Juga Kita Ambil
"Bahkan Bapak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin itu sudah berkali-kali menegaskan bahwa Dwifungsi TNI sudah dikubur sejak dulu, arwahnya sudah tidak ada, bahkan jasadnya pun sudah tidak ada," kata Deddy Corbuzier.
Selain itu, Deddy Corbuzier mengungkap perwakilan dari semua fraksi DPR hadir dalam rapat Panja RUU TNI.
"Rapat kemarin juga dihadiri oleh semua fraksi DPR dengan lengkap untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah suara rakyat," sambungnya.
Pada intinya, Deddy Corbuzier ingin mengingatkan bahwa mengganggu jalannya rapat yang konstitusional dan resmi dengan cara kekerasan bukan sebuah kritik membangun.
Oleh sebab itu, tindakan ilegal dan melanggar hukum itu diharapkan tidak terulang di masa depan.
"Demokrasi harus dijalankan pasti dengan cara yang benar: kritik, dialog, debat, bahkan nyinyiran," ucap Deddy Corbuzier.
