Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendatangi agenda pembahasan Revisi Undang-undang TNI yang digelar Komisi I DPR RI bersama pemerintah di Hotel Fairmount Jakarta pada Sabtu (15/3/2025).
Wakil Koordinator KontraS Andri Yunus, sebagai perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil sempat masuk ke area rapat sembari membawa poster. Dengan lantang, Andri Yunus mengungkapkan pihaknya meminta kepada Komisi DPR RI dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan RUU TNI.
Belum selesai berbicara, Andri Yunus dan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan lainnya ditarik dan didorong ke luar ruangan oleh dua pria hingga terjatuh.
Setelah insiden tersebut, Andri menyebut bahwa langkah yang diambil DPR membahas RUU TNI secara tertutup sebagai bentuk rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi yang berdampak luas terhadap tata kelola pertahanan negara.
Dia mengemukakan, secara substansi, RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia. Disebutnya, perluasan penempatan TNI aktif di jabatan sipil, tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah, seperti eksklusi sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan pembuatan kebijakan, dan loyalitas ganda.
