Kronologi Ika Natassa Dihina Mandul oleh Oknum ASN Lampung Barat, Bupati Turun Tangan

Suara.com - Novelis ternama Ika Natassa mengambil sikap tegas terhadap komentar menghina yang diarahkan padanya oleh seorang pengguna media sosial.

Bukan sekadar warganet biasa, pelaku penghinaan itu diketahui adalah seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di Kabupaten Lampung Barat.

Kasus ini menyita perhatian publik karena menyangkut etika ASN dalam bermedia sosial.

Kronologi Kasus Penghinaan terhadap Ika Natassa

Semua bermula saat Ika Natassa menemukan komentar menyakitkan di platform X (sebelumnya Twitter) dari akun bernama @Dragladiator.

Akun tersebut menyebut dirinya dengan kata-kata tidak pantas seperti "mandul" dan "sebatang kara."

Penulis novel Heartbreak Motel itu tentu merasa sakit hati dan direndahkan martabatnya sebagai perempuan.

Ika Natassa kemudian melakukan penelusuran dan menemukan bahwa pemilik akun tersebut adalah Wirdan Rafi.

Diketatahui, Wirdan merupakan seorang ASN yang bekerja di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Dia mengonfirmasi informasi ini lewat akun Instagram Wirdan yang mencantumkan identitas tersebut.

Tak tinggal diam, Ika Natassa menandai akun resmi Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, dalam unggahannya di Instagram.

Dia meminta perhatian langsung dari pihak pemerintah daerah untuk memberikan pembinaan terhadap perilaku Wirdan.

Lebih lanjut, Ika menekankan bahwa ASN seharusnya menunjukkan perilaku yang layak dan beretika, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Setelah unggahannya viral, Wirdan Rafi menghubungi Ika melalui direct message (DM) dan email.

Wirdan menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan tidak bisa datang langsung ke Medan untuk meminta maaf secara langsung kepada orangtua Ika Natassa.

Alasannya karena tidak diizinkan oleh keluarganya. Dia lalu menawarkan permintaan maaf dilakukan secara virtual melalui Zoom.

Respons ini ditanggapi sinis oleh Ika Natassa. Dia menilai tawaran permintaan maaf lewat Zoom tidak mencerminkan keseriusan dalam bertanggung jawab.

"Minta maaf mau lewat Zoom? Dia pikir ini meeting?" tulis Ika sinis.

Tak lama setelah itu, Ika menerima panggilan telepon langsung dari Bupati Lampung Barat.

Dalam percakapan tersebut, Bupati Parosil Mabsus memastikan bahwa perilaku Wirdan akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Ika Natassa pun menyatakan harapannya agar kasus ini menjadi pembelajaran bagi siapa pun untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Efek Jera, Bukan Penghancuran Karier

Dalam berbagai pernyataannya, Ika Natassa menegaskan bahwa tindakannya bukan bertujuan untuk menghancurkan karier pelaku.

Penulis kelahiran Medan, 25 Desember 1977 itu mengambil tindakan ini agar Wirdan Rafi bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dia menilai bahwa pelaku cyberbullying, apalagi yang merasa aman bersembunyi di balik akun anonim, harus diberikan efek jera.

Ika juga menyampaikan bahwa permintaan maaf tidak akan berarti jika tidak disertai dengan pemahaman yang tulus tentang kesalahan yang telah diperbuat.

Dia menginginkan agar pelaku menyadari dampak nyata dari ucapannya di dunia maya.

Dukungan Warganet dan Korban Lain

Aksi tegas Ika Natassa mendapatkan dukungan luas dari warganet, terutama perempuan yang mengaku juga pernah menjadi korban hinaan dari Wirdan.

Salah satu warganet bahkan menyampaikan bahwa dia sempat trauma menggunakan akun pribadi karena pernah diserang oleh kelompok Wirdan.

Banyak yang mengucapkan terima kasih karena Ika berani bersuara dan melawan balik tindakan tidak bermoral tersebut.

Kreator di balik film Architecture of Love itu mengutip Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dia terutama menyoroti Pasal 3 huruf f yang menyatakan bahwa PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, dan ucapan kepada siapa pun, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Sang penulis mengimbau agar para ASN sebagai pelayan publik mampu menjadi contoh yang baik dalam bersosial media.

Para ASN juga diimbau agar tidak terlibat dalam tindakan kekerasan berbasis gender online maupun ujaran kebencian.

Kontributor : Chusnul Chotimah