Cerita Awal Mula Fedi Nuril Rajin Kritik Pemerintah

Suara.com - Fedi Nuril belakangan bukan cuma dikenal publik sebagai salah satu aktor bertalenta yang dimiliki industri hiburan Tanah Air.

Di mata orang yang melek politik, Fedi Nuril ikut mendapat sorotan sebagai publik figur yang cukup keras dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah.

Kini, Fedi Nuril berbagi cerita soal awal mula dirinya mulai menyuarakan kritik atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nuraninya.

Kisah dimulai dari kekecewaan Fedi Nuril dengan ragam kontroversi sejak periode kedua pemerintahan Presiden RI ke-7, Joko Widodo bergulir.

"Bukan resah lagi, udah marah sih itu dengan situasinya," kata Fedi Nuril ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).

Fedi Nuril bukan orang yang ingin cari panggung lewat sikap politiknya. Sudah sejak lama dia mengikuti perkembangan isu politik.

"Saya tuh dari dulu memang sudah tertarik dengan sosial politik," ujar Fedi Nuril.

Namun, Fedi Nuril tidak banyak mengutarakan kritik di masa lalu karena isu politik yang dulu muncul belum mengusik nuraninya. "Dulu memang lebih pasif," tutur sang aktor.

Sampai ketika Presiden Joko Widodo mengajak Prabowo Subianto bergabung ke kabinet di periode keduanya menjabat, Fedi Nuril merasa harus menyuarakan kritik.

"Enggak bisa pasif lagi sih. Saya merasa harus bersuara," imbuh bintang film Air Mata di Ujung Sajadah ini.

Fedi Nuril menyebut keputusan melibatkan Prabowo Subianto ke pemerintahan sebagai pilihan nirempati, khususnya bagi mereka yang jadi korban penculikan tragedi 1998.

Sampai sekarang, masih ramai diperbincangkan perihal dugaan keterlibatan Prabowo Subianto terhadap penculikan aktivis-aktivis di masa itu.

"Buat saya, itu adalah sebuah keputusan yang tidak ada empati kepada keluarga korban penculikan yang sampai sekarang belum pulang. Dari situ kepercayaan mulai menurun," ucap Fedi Nuril.

Hal itu diperparah dengan rentetan kebijakan berikutnya dari Presiden Joko Widodo, yang Fedi Nuril anggap sarat kepentingan dan tidak berpihak ke rakyat lagi.