REGIONAL:
Suara.com - Kisruh penambangan nikel yang merusak keindahan alam Raja Ampat masih mendapat sorotan tajam dari para publik figur Tanah Air.
Terbaru, giliran Sherina Munaf yang ikut mengecam dua kementerian yang dinilai bertanggung jawab atas izin pertambangan nikel di Raja Ampat.
Sebagaimana tersaji di akun X Indonesian Pop Base, Minggu, 8 Juni 2025, Sherina Munaf mengunggah ulang kritik Kalis Mardiasih atas pertambangan nikel di Raja Ampat.
Dalam tulisan yang diunggah ulang Sherina Munaf, Kalis Mardiasih menyampaikan keluhan tentang alih fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI.
"Dulu pas kecil, aku kira Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pekerjaannya melindungi ESDM. Baru tahu pas gede kalau pekerjaan utamanya jualan ESDM," demikian bunyi tulisan pertama.
Masih di unggahan yang sama, Kalis Mardiasih juga menyinggung alih fungsi Kementerian Kehutanan RI.
"Dulu aku kira juga, Menteri Kehutanan itu pekerjaannya menjaga hutan. Baru tahu pas gede kalau pekerjaan utamanya alih fungsi lahan berkedok memanfaatkan hutan," tutur Kalis di tulisan kedua.
Sherina Munaf sendiri tidak menambahkan keterangan apa pun saat mengunggah ulang kritik Kalis Mardiasih atas pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab dalam izin pertambangan nikel di Raja Ampat.
Cerita kerusakan alam Raja Ampat pertama dibagikan oleh organisasi pemerhati lingkungan Greenpeace, lewat sebuah unggahan di akun Instagram mereka baru-baru ini.
"The Last Paradise. Satu per satu keindahan alam Indonesia dirusak dan dihancurkan, hanya demi kepentingan sesaat dan golongan oligarki serakah," keluh Greenpeace dalam keterangan unggahannya.
Sebelum masuk ke Raja Ampat, pertambangan nikel yang jadi bagian program hilirisasi disebut Greenpeace sudah meninggalkan kerusakan di berbagai tempat.
"Hilirisasi nikel, yang digadang-gadang sebagai jalan menuju energi bersih, telah meninggalkan jejak kehancuran di berbagai tempat, dari Sulawesi hingga Maluku," papar Greenpeace.
Ada andil PT Antam di balik praktek pertambangan nikel yang menimbulkan kerusakan alam di wilayah Raja Ampat.
Dengan demikian, Greenpeace menuntut pemerintah mengambil sikap untuk mencegah kerusakan alam lebih parah di Raja Ampat.
"Pemerintah harus bertanggung jawab atas kehancuran alam yang semakin hari semakin marak terjadi," tegas Greenpeace.
TERPOPULER
