Soal Tambang di Raja Ampat, Kunto Aji Sarankan Greenpeace Ganti Nama dan Singgung Antek Asing

Suara.com - Cerita kerusakan alam Raja Ampat imbas praktik pertambangan nikel juga ikut disorot Kunto Aji.

Namun bukan ke urusan tambangnya, Kunto Aji lebih khawatir gerakan melindungi Raja Ampat dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah.

Oleh Kunto Aji, keresahan tentang hal itu sengaja dikemas lewat tulisan berbau komedi, agar tidak terlalu menimbulkan kegaduhan namun pesannya tetap sampai.

Sebagaimana terlihat dalam salah satu unggahannya di X, Sabtu, 7 Juni 2025, Kunto Aji mengusulkan pergantian nama Greenpeace Indonesia dengan identitas yang lebih ramah dengan budaya lokal.

"Greenpeace sebaiknya ganti nama jadi Ijowoyoooo," celoteh Kunto.

Sebagaimana diketahui, cerita kerusakan alam Raja Ampat memang pertama dibagikan oleh organisasi pemerhati lingkungan Greenpeace, lewat sebuah unggahan di akun Instagram mereka baru-baru ini.

"The Last Paradise. Satu per satu keindahan alam Indonesia dirusak dan dihancurkan, hanya demi kepentingan sesaat dan golongan oligarki serakah," keluh Greenpeace dalam keterangan unggahannya.

Unggahan dari Greenpeace juga yang kemudian viral dan membuat sorotan tajam mengarah ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lagi.

Belakangan, Prabowo Subianto gencar mengkampanyekan untuk masyarakat lebih waspada dengan ancaman asing, yang masuk lewat pendanaan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Bongkar Fakta Tambang Swasta di Raja Ampat, Sindir Balik Menteri ESDM Bahlil

Hal itu juga yang kemudian menjadi dasar keresahan Kunto Aji terkait cerita kerusakan alam Raja Ampat akibat praktek pertambangan nikel yang dibagikan Greenpeace.

Bisa saja, Greenpeace dianggap tidak sejalan dengan program hilirisasi pemerintahan Prabowo Subianto, yang sejak masa kampanye sudah menggaungkan pemanfaatan nikel sebagai alternatif energi bersih.

Meski dikemas dengan gaya santai, Kunto Aji tetap khawatir pemerintah bakal meredam isu kerusakan alam Raja Ampat lewat label antek asing, yang bisa saja disematkan pada Greenpeace.

"Agar tidak diisukan sebagai antek asing," tutur Kunto.

Greenpeace sendiri sebelumnya juga menyampaikan bagaimana dampak program hilirisasi pemerintah sudah merusak alam beberapa wilayah di luar Raja Ampat.

"Hilirisasi nikel, yang digadang-gadang sebagai jalan menuju energi bersih, telah meninggalkan jejak kehancuran di berbagai tempat, dari Sulawesi hingga Maluku," papar Greenpeace.

Diduga, ada andil PT Antam di balik praktek pertambangan nikel yang menimbulkan kerusakan alam di wilayah Raja Ampat.

Tuntutan Greenpeace pun jelas, dengan meminta pemerintah mengambil sikap untuk mencegah kerusakan alam lebih parah di Raja Ampat.

"Pemerintah harus bertanggung jawab atas kehancuran alam yang semakin hari semakin marak terjadi," tegas Greenpeace.

Langkah Greenpeace menyuarakan perlindungan ekosistem Raja Ampat di ancaman kerusakan imbas pertambangan nikel pun sudah mulai diikuti sejumlah artis Tanah Air.

Darius Sinathrya, Denny Sumargo hingga Ernest Prakasa adalah sebagian artis yang ikut menyuarakan kekecewaan mereka atas kegagalan pemerintah melindungi keindahan alam Raja Ampat.

Denny Sumargo bahkan sampai memohon ke Prabowo Subianto untuk meninjau ilang izin pertambangan di wilayah Raja Ampat, karena khawatir dampak kerusakan lingkungannya akan semakin luas.

Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia memastikan bahwa lokasi pertambangan nikel tidak merusak lokasi wisata di Raja Ampat.

"Piaynemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat. Saya sering ke Raja Ampat," ujar Bahlil di Jakarta baru-baru ini.

Bahkan, lokasi penambangan nikel yang kini dipermasalahkan berjarak puluhan kilometer dari titik pariwisata di Raja Ampat.

"Pulau Piaynemo dengan Pulau GAG itu kurang lebih sekitar 30 kilometer sampai dengan 40 kilometer," papar Bahlil.

Bahlil Lahadalia pun sependapat bahwa Raja Ampat merupakan salah satu destinasi wisata Indonesia yang harus dijaga keutuhannya.

"Wilayah Raja Ampat itu betul wilayah pariwisata, yang kita harus lindungi," tegas Bahlil.