Infografis
Suara.com - Kreator konten Jerome Polin, ikut menyoroti polemik kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang tengah jadi bahan perbincangan publik.
Melalui unggahan Instagram, lelaki 26 tahun tersebut melontarkan sindiran pedas atas gaya hidup mewah para wakil rakyat di tengah kondisi masyarakat yang serba sulit.
"DPR kan Dewan PERWAKILAN Rakyat. Lah, kalau rakyat susah, masa DPR-nya mewah? Wkwk," tulis Jerome Polin dikutip pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Tak berhenti di situ, Jerome juga mempertanyakan siapa sebenarnya yang diwakili DPR dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, pejabat seharusnya berfungsi sebagai pelayan rakyat, bukan sebaliknya.
"Rakyat mana yang diwakilkan? Pejabat itu kan pelayan rakyat. Pelayan mana yang bisa hidup enak di saat tuannya melarat?" sambungnya.
Unggahan Jerome langsung menyedot perhatian warganet. Banyak yang merasa suara sang konten kreator merepresentasikan keresahan masyarakat yang sedang bergelut dengan tekanan ekonomi, sementara para anggota dewan justru menikmati fasilitas baru yang nilainya fantastis.
Sebagaimana diketahui, isu kenaikan tunjangan DPR mencuat usai Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjelaskan adanya penyesuaian sejumlah fasilitas.
Menurut Adies, gaji pokok anggota dewan tidak mengalami kenaikan, namun beberapa tunjangan naik menyesuaikan indeks biaya hidup saat ini.
"Kalau dulu gaji kawan-kawan itu terima total bersihnya sekitar Rp58 juta, mungkin dengan kenaikan, gaji tidak naik ya, saya tegas sekali, gaji tidak naik. Tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini, mungkin terima hampir Rp69 sampai Rp70 jutaan," kata Adies di Gedung DPR, Senayan belum lama ini.
Baca Juga: Punya Rumah Rp 23 Miliar, Terima Tunjangan Rp 50 Juta, Sahroni: Jangan Senang Lihat Orang Susah!
Beberapa pos tunjangan yang naik di antaranya adalah tunjangan beras yang bertambah dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan, serta tunjangan bensin yang meningkat dari Rp4 - Rp5 juta menjadi Rp7 juta per bulan.
Tak berhenti sampai di situ, para legislator kini juga akan memperoleh tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan. Tunjangan ini diberikan sebagai kompensasi setelah fasilitas rumah dinas untuk anggota DPR resmi dihapuskan.
Kebijakan tersebut memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Warganet menilai tambahan tunjangan itu menunjukkan jauhnya jarak antara kesejahteraan pejabat dan rakyat yang diwakilinya.
Kritik tajam Jerome Polin pun kian memperkuat sorotan publik terhadap gaya hidup mewah para wakil rakyat di Senayan.
