Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menuai sorotan tajam setelah pernyataannya mengenai kritik publik terhadap lembaga legislatif viral di media sosial.
Sahroni menyebut desakan masyarakat untuk membubarkan DPR sebagai bentuk pemikiran keliru dan bahkan melabelinya sebagai "mental orang tolol."
"Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia," ujar Sahroni dalam sebuah wawancara, yang videonya kini viral.
Pernyataan tersebut langsung menjadi viral dan memancing reaksi keras dari publik yang menilai Sahroni arogan serta merendahkan rakyat.
Menurut Sahroni, wacana pembubaran DPR hanya akan menimbulkan masalah baru karena fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat tidak dapat berjalan tanpa lembaga itu.
"Apakah dengan bubarkan DPR emang bisa meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu," ucapnya.
Meski begitu, Sahroni mengatakan dirinya tidak menolak kritik dan siap menerima berbagai masukan, termasuk hinaan, selama tidak berlebihan dan tidak berujung pada seruan pembubaran DPR.
"Kita boleh dikritik, mau bilang apapun enggak apa-apa, mampus enggak apa apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja kerja, juga punya empati," imbuhnya.
Dia menegaskan kritik yang disampaikan masyarakat sebaiknya bertujuan untuk perbaikan, bukan sekadar mencaci maki atau meruntuhkan lembaga negara.
Baca Juga: Donny Alamsyah Sindir Anggota DPR Joget di Sidang MPR: Harus Punya Adab, Banyak Rakyat Susah!
"Tapi ada cara tata kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar," ujarnya.
"Belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat," tutur Sahroni.
Pernyataan itu justru memantik gelombang komentar pedas dari warganet yang merasa dilecehkan.
Sejumlah warganet di platform X hingga Instagram menuding Sahroni tidak memahami bahwa DPR dipilih, digaji, dan diberhentikan oleh rakyat.
"Loh, jadi anggota DPR dan pejabat itu memang harus dan wajib mau dicaci maki. Kalau tidak mau dicaci maki, dihina, bahkan diludahi, ya kerjalah yang benar," tulis seorang warganet.
Komentar lain menyebut bahwa rakyat memiliki posisi lebih tinggi daripada pejabat karena uang pajaklah yang menjadi sumber gaji anggota DPR.
