Suara.com - Nama Dwi Sasetyaningtyas mendadak menjadi sorotan publik setelah unggahannya di media sosial memicu polemik luas.
Seperti diketahui, polemik bermula ketika Tyas, panggilan akrabnya mengunggah konten di Instagram dan Threads yang menyampaikan kebanggaannya atas status kewarganegaraan asing anak keduanya.
Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan kalimat yang kemudian viral dan diperdebatkan publik, yakni “Cukup aku saja yang menjadi WNI, anak-anakku jangan.”
Narasi tersebut dianggap sebagian warganet tidak sensitif, mengingat Tyas merupakan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), program pendidikan yang dibiayai dari dana negara.
Setelah menuai hujatan karena dianggap kontroversial, perhatian publik kini juga menyoroti suami Tyas, Aryo Iwantoro. Ia diduga melanggar ketentuan penerima beasiswa LPDP, khususnya terkait aturan 2N+1.
Sebagai informasi, seluruh awardee dan alumni LPDP memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah menjalankan masa pengabdian di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun (2N+1).
Menanggapi polemik ini, Direktur LPDP Sudarto mengungkapkan pihaknya tengah menyelidiki 600 penerima beasiswa pemerintah terkait dengan pelanggaran pengabdian seperti Aryo Iwantoro.
Di antara jumlah tersebut, LPDP mengungkap sudah ada 8 awardee atau penerima beasiswa yang dijatuhi sanksi.
"Kami sudah melakukan penelitian berhadap mungkin lebih dari 600 awardee dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi termasuk pengembalian 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses," katanya saat Konferensi Pers APBN Kita Januari 2026 pada Senin, 23 Februari 2025 di Kantor Kemenkeu, Jakarta.
Baca Juga: Kontroversi LPDP Berlanjut, Cindy Fatikasari Ungkap Pindah ke Kanada Tanpa Dana Negara
Sudarto mengatakan bahwa pihak LPDP mendapatkan laporan-laporan mengenai pemangkiran tanggung jawab pengabdian oleh penerima beasiswa berdasarkan data yang diperoleh dari kelintasan keimigrasian, laporan dari masyarakat, dan dari media sosial.
Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons khusus terhadap pernyataan vidal Tyas, serta belum terpenuhinya penyelesaian masa pengabdian Arya setelah dibiayai negara untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri.
Awalnya, Purbaya menyatakan, telah mendengar langsung ada anak bangsa yang menyatakan ketidaksukaannya menjadi warga negara Indonesia dan memamerkan kewarganegaraan asing milik anaknya.
"Teman-teman ada yang ngeledek, termasuk ada yang kemarin tuh, yang dibilang anaknya jangan warga negara Indonesia. Mungkin 20 tahun lagi dia akan nyesel, karena 20 tahun lagi kita akan bagus banget," kata Purbaya.
Belajar dari kasus ini, Purbaya mengatakan kepada masyarakat yang menerima beasiswa LPDP agar tidak seenaknya dan tidak menghina negara. Terutama karena uang LPDP yang diberikan adalah uang dari pajak dan utang negara.
"Saya harap ke depan teman-teman yang mendapat pinjaman LPDP ya enggak seenak-enaknya, tapi jangan ngehina-ngehina negara, itu uang dari pajak dan utang untuk memastikan SDM kita tumbuh," ujar Purbaya.
Dalam kesempatan itu, Purbaya turut mengungkapkan juga sekolah tinggi di luar negeri, meski dengan uang sendiri. Namun setelah mendapat gelar doktor, dirinya tetap pulang ke Indonesia untuk berkontribusi.
"Gak patriotis gak apa-apa. Tapi jangan menghina negara. Saya ingatkan kepada penerima LPDP," paparnya.
Purbaya pun memastikan, kedua pasutri akan masuk daftar hitam alias blacklist sehingga tidak bisa bekerja terkait dengan pemerintah Indonesia.
"Blacklist artinya nanti mereka tidak bisa kerja lagi (berhubungan) dengan pemerintah di sini, selama saya di sini atau diblacklist permanen. Dua-duanya," tegas Purbaya.
Kontributor : Anistya Yustika
