"Potongan pendapatan terlalu besar, sementara status ojol sendiri tidak jelas, apakah pekerja atau pengusaha. Pemerintah tidak memahami makna kemitraan yang sebenarnya sehingga menimbulkan ketidakadilan," ucap Olvah.
Kegagalan memahami kondisi pekerja ekonomi gig ini berpotensi memicu konflik sosial yang lebih besar.
Olvah Alhamid menegaskan bahwa momentum protes rakyat seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah untuk memperkuat komitmen pada reformasi institusi, percepatan legislasi penting seperti Undang-Undang Perampasan Aset, serta keadilan bagi kelompok pekerja.
"Jika pemerintah terus abai, ketidakpuasan publik akan semakin menguat dan berpotensi melemahkan legitimasi," tuturnya.
Suara rakyat yang menggema di jalanan adalah panggilan untuk bertindak, bukan sekadar respons retoris, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan publik.
