- Pendidikan Gibran tak tercantum di dalam dokumen KPU
- Hotman Paris mengkritik keras KPU
- Tak ada dasar hukum menutupi pendidikan terakhir capres dan cawapres
Suara.com - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea melontarkan kritik pedas terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kritik yang disampaikan terkait kebijakan kontroversial KPU yang sempat menutup akses publik terhadap dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), termasuk ijazah.
Sebagai pemandu acara Hotroom Metro TV, Hotman tak segan mempertanyakan logika di balik keputusan KPU yang dinilai janggal tersebut.
"Dari segi hukum, landasan hukumnya ada nggak?" tanya Hotman dalam video yang diunggah ke YouTube pada Rabu, 17 September 2025 itu.
Lelaki berjuluk 'Raja Pailit' itu bahkan membandingkan kebijakan KPU yang terkesan tertutup dengan praktik transparansi yang selama ini dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hotman menyoroti bagaimana Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang notabene berisi data finansial sensitif, justru wajib diumumkan kepada publik demi akuntabilitas.
Ia pun heran mengapa dokumen persyaratan seperti ijazah, yang seharusnya menjadi informasi dasar bagi pemilih, malah dirahasiakan oleh KPU.
"Misalnya, laporan harta kekayaan. Itu kan oleh KPK malah dibuka ke publik. Kok ini nggak boleh?" kata Hotman lagi.
Kecurigaan pun dilontarkan oleh Hotman mengenai kemungkinan adanya niat tersembunyi di balik penerbitan Surat Keputusan (SK) tersebut.
Baca Juga: Usai Kunjungan Gibran, Kemendagri Janji Perbaiki Program Kesehatan dan Pendidikan di Papua!
Dengan gaya khasnya, pengacara 65 tahun secara blak-blakan menanyakan apakah ada motivasi untuk melindungi figur atau kepentingan tertentu dengan menutup akses dokumen tersebut.
Pertanyaan tajam ini seolah menyindir adanya standar ganda dalam penerapan prinsip transparansi di lembaga negara.
"Kalau begitu motivasinya apa? Mau melindungi seseorang atau apa?" tanya Hotman dengan tajam.
Usai menjadi perdebatan publik, KPU membatalkan aturan tersebut. Namun, publik terlanjut marah dan penasaran apa pertimbangan sempat mewacanakan aturan terkait.
Sebelumnya, netizen juga dibuat heboh karena pendidikan terakhir Gibran Rakabuming Raka tak dicantumkan di dalam dokumen KPU.
Sementara pendidikan terakhir Mahfud MD yang ketika itu juga menjadi cawapres ditampilkan.
