Ernest Prakasa Dukung Usulan Anggota DPR Tak Dapat Uang Pensiun: Sungguh Tidak Masuk Akal!

Suara.com - Ernest Prakasa kembali menjadi sorotan atas unggahannya di Instagram yang mengomentari isu politik.

Kali ini Ernest Prakasa mengomentari usulan untuk mencoret anggota DPR RI dalam daftar penerima pensiun.

Daftar tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Untuk mewujudkannya, Lita Linggayani dan Syamsul Jahidin mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada 30 September 2025.

Permohonan Lita yang berprofesi sebagai psikiater dan Syamsul yang masih mahasiswa telah teregistrasi dengan nomor perkara 176/PUU-XXIII/2025.

Lita dan Syamsul berpendapat uang pensiun seumur hidup untuk anggota DPR yang hanya menjabat selama lima tahun adalah bentuk ketidakadilan.

Ditambah lagi tunjangan pensiun seumur hidup tersebut diambil dari pajak, serta dapat diwariskan.

Ernest Prakasa lantas membagikan beberapa paragraf dari sebuah media online mengenai usulan menghilangkan tunjangan pensiun anggota DPR.

Sutradara film Cek Toko Sebelah tersebut sepakat dengan Lita dan Syamsul. Ia pun menganggap tunjangan pensiun itu tidak masuk akal.

"Sungguh tidak masuk akal ada jabatan lima tahun yang uang pensiunnya seumur hidup bahkan bisa diwariskan. Lawan!" tulis Ernest Prakasa di caption unggahannya pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Unggahan Ernest Prakasa lalu menjadi tempat untuk warganet mengeluh serta mempertanyakan hal yang sama.

"Bahkan dapat diwariskan?" tanya akun @r_dama***.

"Pantesan berlomba-lomba dan rela abis-abisan modal buat jadi anggota DPR," sahut akun @chip***.

"Pensiun harus diambil dari iuran indivisu, ini kok ngambil uang paka, agak laen ini," komentar akun @nsmans***.

"Itu gimana ceritanya bisa diwariskan? Kan seumur hidup, udah beres hidupnya ya kelar dong," kata akun @iemon.yan***.

Sebagai informasi, besaran pensiun anggota DPR berbeda-beda berdasarkan masa jabatan. Untuk masa jabatan 1-6 bulan, besaran pensiunnya paling tinggi Rp401 ribuan dengan syarat berhenti dengan hormat.

Sedangkan besaran pensiun untuk masa jabatan satu periode yang tertinggi sekitar Rp2,9 juta.

Besaran pensiun paling tinggi adalah Rp3,6 juta untuk anggota DPR dengan masa jabatan dua periode.

Di sisi lain, Puan Maharani menanggapi usulan penghapusan tunjangan pensiun DPR dengan santai.

"Kita hargai aspirasi, tapi semuanya itu ada aturannya, kita lihat dulu aturannya," ujar Puan Maharani.

"Tidak bisa kita hanya berbicara kepada satu lembaga atau lembaga lain, tapi aturannya ini kan menyeluruh jadi kita lihat aturan yang ada," tandas Ketua DPR RI tersebut.

Kontributor : Neressa Prahastiwi