Suara.com - Komika Soleh Solihun mendadak melayangkan kritik terbuka kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melalui akun X pribadinya.
Ia menyoroti persoalan sistem rotasi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dianggap tidak tertata dengan baik.
Dalam unggahannya, anggota geng motor The Prediksi itu meminta agar mekanisme perpindahan antar dinas diperbaiki.
Ia menilai bahwa proses rotasi selama ini dilakukan tanpa persiapan matang dan tanpa memperhatikan kenyamanan pegawai.
Soleh menyoroti kebiasaan kepala dinas yang memindahkan pegawai secara mendadak tanpa pemberitahuan cukup waktu.
“Dear pak @pramonoanung tolong diperbaiki dong sistem rotasi pegawai di pemprov DKI, terutama antar dinas. Tolong bilang kepada para kepala dinas, jangan mindahin pegawai pemberitahuannya H-1 pelantikan. Dan pegawai baru tau dia pindah ke mana, di hari H pelantikan,” tulisnya pada Kamis (20/11/2025)
Ia menegaskan bahwa perpindahan dinas tetap memiliki konsekuensi besar meskipun masih berada di bawah naungan Pemprov DKI.
Menurutnya, pegawai membutuhkan waktu adaptasi dan pemahaman terhadap lingkungan kerja baru.
“Meskipun masih sama-sama Pemprov DKI, kalo pindah dinas, kan itu sudah beda kantor. Pak @pramonoanung idealnya pegawai pindah tuh, ada transisi satu bulan, ada wawancara di tempat baru, dan dilihat kompetensi serta rekam jejak pekerjaannya,” lanjut Soleh.
Tak hanya itu, Soleh juga meminta kepala dinas untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum memindahkan bawahannya.
Ia menilai dialog penting agar pegawai memahami alasan rotasi dan tidak merasa bingung karena dipindahkan secara tiba-tiba.
“Pak @pramonoanung tolong ingetin juga para kepala dinas, kalo mau mindahin bawahannya minimal ajak ngomong, ada evaluasi kenapa dia dipindah. Pasti ada yang bingung, ketika tiba-tiba dipindah ke dinas yang tak sesuai dengan kompetensi dan bahkan tak meminta orang itu pindah,” tegasnya.
Diketahui bahwa belum lama ini Pramono Anung telah melantik sekaligus merotasi ribuan pegawai Pemprov.
Ia mengatakan bahwa seluruh proses promosi, rotasi dan mutasi jabatan mengacu pada ketentuan yang berlaku seperti Keputusan Presiden, rekomendasi Badan Kepegawaian Negara dan Keputusan Gubernur.
"Semua proses mengikuti mekanisme merit sistem untuk memastikan kesesuaian kompetensi dan kebutuhan organisasi. Maka, pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif,” ujar Pramono melansir Antara pada Rabu (19/11/2025).
TERPOPULER
