Nicki Minaj Terancam Kehilangan Rumah Rp318 M Akibat Kasus dengan Mantan Satpam

Suara.com - Penyanyi dunia Nicki Minaj tengah menjadi sorotan tajam media internasional minggu ini.

Bukan karena perilisan album baru, melainkan karena masalah hukum serius yang mengancam aset properti miliknya.

Berdasarkan laporan pengadilan terbaru pada akhir November 2025, seorang hakim federal di California telah memberikan keputusan tentatif yang memungkinkan penyitaan dan penjualan paksa rumah mewah Nicki Minaj di Hidden Hills, California.

Rumah tersebut diperkirakan bernilai sekitar US$20 juta atau sekitar Rp318 miliar

Ancaman penyitaan ini bermula dari kasus hukum yang melibatkan mantan kepala keamanannya, Thomas Weidenmuller.

Weidenmuller sebelumnya memenangkan gugatan sebesar lebih dari US$500.000 (sekitar Rp7,9 miliar) atas tuduhan penyerangan yang dilakukan oleh suami Minaj, Kenneth Petty, serta dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Minaj sendiri pada tahun 2019.

Meski putusan ganti rugi telah ditetapkan, pihak Weidenmuller mengklaim bahwa pelantun "Super Bass" tersebut belum melunasi kewajibannya.

Akibatnya, pengacara Weidenmuller mengajukan permohonan agar aset properti Minaj dijual untuk menutupi utang tersebut.

Hakim Cindy Pánuco menyatakan bahwa pengadilan cenderung mengabulkan permohonan penjualan rumah tersebut, namun masih menunggu dokumen resmi dari bank terkait sisa hipotek yang dimiliki Minaj.

Jika dokumen tersebut telah lengkap, rumah mewah yang memiliki delapan kamar tidur dan 10 kamar mandi itu bisa segera masuk ke daftar lelang.

"Tentatif saya adalah mengabulkan ini," ujar Hakim Pánuco dalam persidangan, Senin (24/11/2025) sembari menegaskan bahwa hasil penjualan rumah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk melunasi utang kepada penggugat setelah dikurangi kewajiban bank.

Kabar ini memicu reaksi luas di media sosial, termasuk Instagram, di mana para penggemar (Barbz) dan pengamat industri hiburan ramai memperbincangkan nasib sang bintang.

Di tengah kemelut ini, Nicki Minaj sendiri baru saja tampil di markas PBB untuk berpidato mengenai kebebasan beragama, sebuah momen yang kontras dengan masalah hukum yang kini membelitnya di Los Angeles.

Sidang lanjutan untuk memfinalisasi keputusan ini dijadwalkan akan berlangsung pada Januari 2026.