Geger! Cha Eun Woo Diduga Kemplang Pajak Rp240 Miliar, Begini Kronologinya

Suara.com - Industri hiburan Korea Selatan diguncang kabar mengejutkan tentang skandal pajak Cha Eun Woo.

Personel ASTRO yang juga aktor papan atas ini dilaporkan diminta membayar tagihan pajak tambahan dengan dengan nominal fantastis.

Isu ini pun langsung memicu beragam reaksi dari publik dan penggemar di seluruh dunia.

Berikut kronologi dugaan kasus pajak yang menjerat Cha Eun Woo.

1. Penyelidikan oleh National Tax Service (NTS)

Perbesar

Cha Eun Woo saat ini tengah berada di bawah pengawasan ketat National Tax Service (NTS) Korea Selatan. 

Otoritas pajak tersebut melakukan penyelidikan menyeluruh terkait adanya dugaan penghindaran pajak yang melibatkan pendapatan Cha Eun Woo. 

NTS dikenal progresif dalam memantau kepatuhan pajak para selebriti dengan penghasilan tinggi untuk menjaga transparansi finansial di industri hiburan.

2. Tagihan Pajak Tambahan Mencapai Rp240 Miliar

Perbesar

Cha Eun Woo dikabarkan diminta membayar pajak tambahan sebesar lebih dari 20 miliar KRW, atau kurang lebih Rp240 miliar. 

Angka ini disebut sebagai salah satu tagihan pajak tambahan terbesar yang pernah menimpa seorang selebriti dalam sejarah dunia hiburan Korea.

Baca Juga: Cha Eun Woo dan Ibunya Dituding Gelapkan Pajak, Fantagio Angkat Bicara

3. Berawal dari Audit Sebelum Wajib Militer

Perbesar

Dugaan pelanggaran sebenarnya sudah mulai terendus sejak Juli tahun lalu, tepat sebelum Cha Eun Woo berangkat menjalani wajib militer. 

Pihak NTS melakukan audit intensif yang memang merupakan prosedur standar bagi individu dengan kekayaan bersih tinggi. 

Dari audit inilah muncul kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan sang aktor selama beberapa tahun terakhir.

4. Sorotan Terhadap Agensi Satu Orang Milik Sang Ibu

Perbesar

Fokus penyelidikan otoritas pajak mengarah pada sebuah perusahaan manajemen yang didirikan oleh ibu Cha Eun Woo. 

NTS mencurigai entitas tersebut hanyalah sebuah perusahaan cangkang (paper company) yang dibentuk untuk memanipulasi aliran pendapatan. 

Skema ini diduga digunakan untuk mengalihkan penghasilan agar dikenakan tarif pajak yang lebih rendah daripada seharusnya.