- Pemkot Samarinda dikritik karena menyewa Land Rover Defender seharga Rp160 juta per bulan sejak 2023.
- Total biaya sewa mobil dinas tersebut diperkirakan mencapai Rp7,3 miliar hingga kontrak berakhir Oktober 2026.
- Kendaraan sewaan itu awalnya untuk tamu VIP, namun praktiknya digunakan Wali Kota meninjau lokasi berat.
Suara.com - Pemerintah Kota Samarinda menuai kritik tajam setelah terungkapnya nilai sewa kendaraan operasional berupa Land Rover Defender yang mencapai Rp160 juta per bulan.
Penggunaan mobil mewah oleh Wali Kota Andi Harun ini memicu polemik lantaran total biaya sewa selama masa kontrak jauh melampaui harga beli unit barunya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran sewa kendaraan tersebut telah berjalan sejak tahun 2023 dan dijadwalkan berakhir pada Oktober 2026.
Jika diakumulasikan selama empat tahun, dana APBD yang terserap untuk satu unit mobil tersebut mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp7,3 miliar.
Padahal, harga pasaran satu unit Defender baru saat ini diperkirakan hanya berada di kisaran Rp3 miliar hingga Rp4 miliar.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan, mengonfirmasi bahwa status kendaraan tersebut adalah sewa. Dia menjelaskan bahwa pengadaan ini sudah masuk dalam perencanaan anggaran sejak beberapa tahun sebelumnya.
"Mobil Defender itu memang sewa. Itu kan dari tahun 2022 anggarannya, terus kontraknya dimulai dari 2023. Tahun 2026 ini berakhir sebenarnya itu mobil Defender," ujar Dilan saat memberikan keterangan kepada media.
Terkait nominal yang menjadi perbincangan publik, Dilan tidak menampik angka ratusan juta rupiah yang beredar.
"Nominalnya itu kalau tidak salah di sekitar 160 (juta rupiah per bulan)," tambahnya.
Dia juga menyebutkan bahwa kelanjutan penggunaan mobil tersebut akan ditinjau kembali pada akhir kontrak tahun ini.
"Kita lihat di anggaran nanti, kalau di perubahan ada anggarannya kita perpanjang, kalau tidak ya habis kontrak," jelasnya.
Masalah ini menjadi viral setelah netizen menyoroti ketimpangan antara biaya sewa dan efisiensi anggaran daerah.
Banyak pihak menilai skema sewa ini merupakan pemborosan, mengingat uang rakyat sebesar Rp7,3 miliar seharusnya bisa digunakan untuk membeli dua unit mobil serupa atau dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih mendesak.
Adapun pihak Pemkot sebelumnya menyatakan bahwa pilihan menyewa diambil untuk menekan biaya perawatan dan asuransi yang biasanya membebani aset daerah.
Kendaraan ini awalnya ditujukan untuk pelayanan tamu VIP, namun dalam praktiknya sering digunakan Wali Kota untuk meninjau lokasi dengan medan berat yang tidak memungkinkan dijangkau oleh mobil sedan dinas jenis Toyota Camry.
Hingga saat ini, publik terus mendesak transparansi lebih lanjut mengenai urgensi penyewaan mobil mewah di tengah upaya efisiensi anggaran negara.
TERPOPULER
