- Dua bocah viral setelah mengkritik Gubernur Kalimantan Barat dengan kata-kata menohok terkait kondisi jalan yang rusak parah dan berlumpur.
- Pemprov Kalbar mengklarifikasi bahwa jalan tersebut berstatus Jalan Kabupaten, sehingga perbaikan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sintang, bukan Provinsi.
- Meski salah sasaran, Pemprov Kalbar menyatakan telah mengalokasikan hibah Rp39 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung perbaikan jalan di wilayah tersebut.
Suara.com - Media sosial kembali dihebohkan dengan sebuah unggahan video yang memperlihatkan aksi polos namun "pedas" dari dua orang anak laki-laki di Kecamatan Sepauk, Kalimantan Barat.
Dengan latar belakang kondisi jalanan tanah yang becek, berlumpur, dan licin, kedua bocah ini melontarkan kritik terbuka yang ditujukan langsung kepada Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.
Video berdurasi singkat tersebut menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Kepolosan mereka dalam menyampaikan keresahan justru menarik empati sekaligus memicu perdebatan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah.
Dalam video yang beredar luas, tampak kedua bocah tersebut berdiri di tengah jalanan yang tampak sangat sulit dilalui kendaraan. Dengan logat khas setempat, bocah pertama mengawali kritikannya dengan menyebutkan lokasi mereka berada.
"Kami dari Bedayan, SP3, Kalimantan Barat, Kecamatan Sepauk, ingin menyampaikan jalan kami yang licak (becek), lecut (licin). Karena Gubernur kami itu kerjanya molor, tidur, pingsan," ujar bocah pertama dengan raut wajah serius namun polos.
Tak berhenti di situ, rekannya yang berdiri di sampingnya menyahut dengan kalimat yang tak kalah menohok. "Mikirin kaya sendiri, gak mikirin masyarakat yang banyak," timpal bocah kedua.
Pernyataan yang paling mencuri perhatian adalah ketika mereka membandingkan kinerja Gubernur dengan tokoh publik lain.
"Percuma jadi gubernur, mending Kang Deddy yang jadi gubernur dua bulan," tutup bocah pertama.
Ucapan ini diduga merujuk pada sosok Dedi Mulyadi yang memang kerap viral karena konten-konten aksi sosial dan perbaikan infrastruktur di media sosial.
Respons Pemprov Kalbar
Menanggapi video viral tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Iskandar Zulkarnaen, memberikan klarifikasi resmi.
Iskandar menegaskan bahwa terdapat miskonsepsi dalam penyampaian aspirasi tersebut, terutama mengenai kewenangan perbaikan jalan.
Iskandar menjelaskan bahwa ruas jalan poros Bedayan sampai Libau di Kecamatan Sepauk, yang diprotes oleh kedua anak tersebut, sebenarnya berstatus sebagai Jalan Kabupaten.
Berdasarkan undang-undang, tanggung jawab penuh untuk pemeliharaan dan perbaikan ruas tersebut berada di tangan Pemerintah Kabupaten Sintang, bukan Pemerintah Provinsi.
"Kami menyayangkan keterlibatan anak-anak dalam video protes tersebut. Penyampaian aspirasi tersebut dinilai kurang tepat karena melibatkan anak-anak yang dianggap belum memahami persoalan pembagian kewenangan antara kabupaten dan provinsi," ujar Iskandar dalam keterangan tertulisnya.
Ia juga menghimbau kepada para orangtua agar membimbing anak-anak dalam berpendapat, terutama di media sosial, agar berbasis pada data dan pemahaman yang benar mengenai struktur pemerintahan.
Meski jalan tersebut secara administratif milik kabupaten, Pemprov Kalbar mengklaim tidak menutup mata terhadap kendala konektivitas di wilayah Sintang.
Iskandar memaparkan bahwa pada Februari 2026, Pemprov Kalbar telah mengalokasikan dana hibah atau dukungan sebesar Rp39 miliar untuk perbaikan beberapa ruas jalan rusak di wilayah Sintang pada tahun anggaran 2026.
Langkah ini diambil guna mendukung mobilitas masyarakat antarwilayah yang selama ini terhambat oleh kondisi jalan tanah.
Di tempat terpisah, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan juga memberikan penegasan serupa. Ia menyatakan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi sedang memprioritaskan penanganan pada jalan-jalan berstatus provinsi yang mengalami kerusakan berat.
"Fokus kami adalah menyelesaikan tugas di jalan provinsi sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kami berupaya agar konektivitas antar-kabupaten tetap terjaga," ungkap Ria Norsan singkat.