Mustahil Dideportasi, Praktisi Hukum Tegaskan WNA Pembunuh Cucu Mpok Nori Tetap Diadili di Indonesia

Suara.com - Cucu Mpok Nori, Dwhinta Anggary tewas dibunuh mantan suaminya, Fuad. Lelaki berkebangsaan Irak tersebut kini sudah ditahan di Polda Metro Jaya.

Peristiwa tragis ini memicu pertanyaan mengenai proses hukum bagi pelaku yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA). 

Praktisi hukum Deolipa Yumara memberikan keterangan terkait hukum yang berlaku di Indonesia.

Deolipa menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia wajib tunduk pada aturan hukum setempat. 

Tidak ada pengecualian bagi siapa pun, termasuk para pendatang yang berasal dari luar negeri.

"Ya siapapun manusia yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia akan dihukum dengan hukuman yang berlaku di  Indonesia," ujar Deolipa Yumara saat ditemui di Depok, belum lama ini.

Menurutnya, pelaku yang sudah tertangkap akan menjalani rangkaian proses hukum di Indonesia. Mulai dari penyidikan hingga vonis di pengadilan. 

Mengenai opsi deportasi, Deolipa menjelaskan, keputusan tersebut biasanya hanya berlaku untuk kasus pelanggaran administratif atau pidana ringan. 

Untuk kasus pembunuhan, peluang pelaku untuk langsung dipulangkan ke negara asal sangatlah mustahil.

"Kalau dia membunuh di Indonesia ada korbannya ada yang meninggal ada yang dirugikan ya dia harus dihukum di Indonesia sepenuhnya," tegas Deolipa.

Kecuali ada kesepakatan diplomatik khusus antar kepala negara, pelaku pembunuhan tidak bisa dengan mudah melenggang keluar dari Indonesia. 

Proses perpindahan tahanan pun harus melalui pertimbangan antar pemerintah yang sangat ketat.

"Iya, rasanya kecil bahkan nggak ada kemungkinan dideportasi ya, kecuali Presiden sana minta tolong Presiden sini," imbuhnya .

Terkait jeratan pasal, Deolipa memaparkan bahwa ancaman hukuman untuk pembunuhan berencana sangatlah berat bagi WNA asal Irak tersebut. 

"Kalau pembunuhan berencana, ancaman hukumannya hukuman mati atau seumur hidup," kata Deolipa merinci sanksi maksimalnya.

Meski negara asal pelaku mungkin tidak mengenal sanksi hukuman mati, hal tersebut sama sekali tidak akan mempengaruhi putusan hakim. 

Kedaulatan hukum di Indonesia tetap menjadi panglima tertinggi dalam mengadili perkara pidana yang terjadi.

"Tidak, yang berlaku undang-undang Indonesia. Yang berlaku undang-undang Indonesia," tutupnya mengakhiri sesi wawancara.