REGIONAL:
- Peserta LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat menerima ancaman somasi akibat mengkritik ketidakadilan penilaian juri.
- Penilaian juri dianggap tidak konsisten karena memberikan poin berbeda terhadap jawaban yang sama persis oleh peserta.
- Ancaman hukum dari penyelenggara menyebabkan peserta mengalami tekanan mental berat dan mogok makan hingga 12 Mei 2026.
Suara.com - Babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 yang seharusnya menjadi ajang unjuk kecerdasan, kini justru meninggalkan jejak kelam bagi salah satu peserta.
Bukannya ruang diskusi yang dibuka, peserta tersebut justru mendapatkan tekanan psikologis berupa ancaman somasi karena videonya yang berisi kritik terhadap juri viral di media sosial.
Kabar ini diungkap oleh kakak dari peserta yang bersangkutan melalui unggahan di media sosial, Selasa, 12 Mei 2026.
Menurut sang kakak, adiknya kini mengalami tekanan mental berat hingga mogok makan.
Hal ini dipicu oleh pesan singkat yang diterima melalui WhatsApp yang berisi tuntutan agar video protes tersebut segera dihapus.
"Adikku peserta LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat. Dia jawab BENAR, dapat -5. Tim lain jawab hal yang SAMA PERSIS, dapat +10. Sekarang adikku ditekan lewat chat WA, entah dari siapa, disuruh hapus video yang sudah terlanjur viral, kalau enggak bakalan disomasi," tulis sang kakak dalam unggahannya.
"Adikku telah berbulan-bulan hafal konstitusi sampai tidur pun komat-kamit. Di depan kamera live YouTube MPR RI, dia jawab. Lalu, soal dilempar ke tim lain. Jawaban sama, juri bilang 'Ini sudah benar. Nilai 10'. Aku replay sampai mataku panas. Tidak ada bedanya," tambahnya.
Dalam pesan WhatsApp yang diunggah, terlihat ancaman tersebut berisikan perintah untuk menghapus video yang viral.
"Selamat pagi, kami infokan kembali untuk hapus video yang ada di IG. Jika tidak, kami akan layangkan somasi," bunyi pesan tersebut.
Adapun saat acara berlangsung, ketegangan bermula ketika juri memberikan penilaian yang dianggap tidak konsisten.
Saat peserta menjawab pertanyaan tentang mekanisme pemilihan anggota BPK, juri memberikan pengurangan nilai.
Namun, ketika tim lain memberikan jawaban yang identik, juri justru memberikan poin penuh.
Ironisnya, ketika diprotes, juri berdalih bahwa penilaian didasarkan pada "artikulasi" peserta yang kurang jelas, bukan pada substansi jawaban.
Situasi semakin memburuk ketika pihak yang diduga panitia atau penyelenggara mengirimkan ancaman hukum.
"Sekarang adikku bingung. Dia nanya ke aku, 'Kak, apa aku harus minta maaf? Katanya aku yang bikin gaduh'. Dan aku enggak tahu harus jawab apa," lanjut sang kakak dengan nada kecewa.
TERPOPULER