Baik berupa pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, maupun pemberdayaan masyarakat desa yang didanai oleh DD.
Karena itu, desa wajib melayani, menyediakan, hingga menerbitkan informasi Publik.
Dia dapat mencontohkan masih ditemukan adanya program yang masih mangkrak, hingga tidak berkelanjutan secara optimal.
"Misalnya dalam program digitalisasi desa, atau program desa digital tahun anggaran 2020, anggaran untuk itu cukup besar," pungkasnya.(*)
