SUARA GARUT - Di Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), mendesak pemerintah lebih profesional memperlakukan guru.
Saat ini Indonesia tengah membutuhkan 1,3 juta guru Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga tahun 2024 mendatang.
Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan 1,3 Juta guru ASN tersebut, pemerintah malah merekrut ASN kontrak, dengan sebutan PPPK.
Hal ini menurut P2G, menjadi cermin buruknya tata kelola guru di tanah air.
Sebagaimana diketahui rekrutmen PPPK yang sudah dilakukan pemerintah adalah sebagai solusi dalam penuntasan honorer.
Namun P2G beranggapan solusi rekrutmen tenaga PPPK guru terjadi untuk jangka pendek.
Menurut P2G, seperti dikutif garut.suara.com dari halaman jawapos.com, pada Rabu, (3/05/2023), seharusnya merekrut untuk jangka panjang seperti PNS.
Pemerintah tidak lagi merekrut PNS dengan alasan soal anggaran.
"Anggaran Jumbo menjadi faktor utama tidak lagi merekrut guru PNS," kata P2G.
Namun, jika menilik anggaran Pendidikan yang ada dalam APBN, justru mengalami kenaikan yang signifikan tiap tahunya.
Di Tahun 2023 saja misalnya, sebesar 612, triliun rupiah di alokasikan khusus anggaran pendidikan.
Bahkan dari anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar, 5,8 persen dari tahun 2022 sebesar 574,9 triliun rupiah.
"Ditengah darurat kekurangan guru ASN, dengan anggaran pendidikan sebesar 612 triliun rupiah, pemerintah masih enggan merekrut guru PNS," ujar Koordinator Nasional P2g Satriawan Salim, Selasa, (2/05/2023).
Menurut Satriawan, rekruten guru ASN PPPK belum menjawab kebutuhan guru nasional, sebaliknya menyisakan persoalan.
Dia mencontohkan, pada seleksi guru ASN PPPK masih menyisakan beragam permasalahan.
TERPOPULER
