Diantaranya, kata Satriawan, ada 62,645 guru PPPK prioritas-1 (P-1), yang belum kunjung dapat formasi.
Lebih jauh dia menilai sebanyak 3,043 guru P-1 kelulusanya dibatalkan Kemendikbudristek.
Bahkan janji program satu juta guru PPPK, baru terealisasi 550 ribu.
Bahkan masih ada guru PPPK yang berbulan-bulan gajinya belum dibayarkan.
Gaji guru yang belum dibayarkan, misalnya di Serang, Bandar Lampung, hingga di Papua baru-baru ini.
P2G menyangkan buruknya manajeman guru PPPK yang dilakukan pemerintah saat ini.
"Tidak masuk akal, guru sudah lulus tes, namun tak kunjung mendapatkan formasi," katanya.
Selain itu, Satriawan menyoroti pemprov DKI, yang hanya meberikan durasi perjanjian kerja hanya satu tahun, sementara yang lain hingga lima tahun.
"Profesi guru masih dipandang sebelah mata, oleh pemerintah pusat saat ini," kata Satriawan.
Guru mengabdi bertahun-tahun sebagai honorer, hingga upah yang jauh dibawah UMK, saat diangkat ASN malah ada yang belum di gaji berbulan-bulan.
Kordinator P2G berharap Pemda berkomitmen dengan membuat perjanjian kerja minimal lima tahun.
Selain itu, berharap Presiden atau kementerian terkait memberi sanksi tegas bagi pemda yang tidak mengusulkan formasi. Setidaknya sesuai dengan kebutuhan rill di daerah.
Menanggapi hal ini, terpisah Tokoh Pendidikan Garut Ma'mol Arif, meminta Pemerintah pusat bisa menjamin anggaran untuk gaji PPPK.
Atau menambah dana trasnfer umum lewat APBD, agar daerahpun tidak kesulitan soal gaji guru PPPK. (*)
TERPOPULER
