P2G Soroti Buruknya Tata Kelola Guru di Tanah Air, Meski Anggaran Pendidikan Capai 612 Triliun Rupiah, Begini Kata Satriawan Salim

SUARA GARUT - Di Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), mendesak pemerintah lebih profesional memperlakukan guru.

Saat ini Indonesia tengah membutuhkan 1,3 juta guru Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga tahun 2024 mendatang.

Akan tetapi, untuk memenuhi kebutuhan 1,3 Juta guru ASN tersebut, pemerintah malah merekrut ASN kontrak, dengan sebutan PPPK.

Hal ini menurut P2G, menjadi cermin buruknya tata kelola guru di tanah air.

Sebagaimana diketahui rekrutmen PPPK yang sudah dilakukan pemerintah adalah sebagai solusi dalam penuntasan honorer.

Namun P2G beranggapan solusi rekrutmen tenaga PPPK guru terjadi untuk jangka pendek.

Menurut P2G, seperti dikutif garut.suara.com dari halaman jawapos.com, pada Rabu, (3/05/2023), seharusnya merekrut untuk jangka panjang seperti PNS.

Pemerintah tidak lagi merekrut PNS dengan alasan soal anggaran.

"Anggaran Jumbo menjadi faktor utama tidak lagi merekrut guru PNS," kata P2G.

Namun, jika menilik anggaran Pendidikan yang ada dalam APBN, justru mengalami kenaikan yang signifikan tiap tahunya.

Di Tahun 2023 saja misalnya, sebesar 612, triliun rupiah di alokasikan khusus anggaran pendidikan.

Bahkan dari anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar, 5,8 persen dari tahun 2022 sebesar 574,9 triliun rupiah.

"Ditengah darurat kekurangan guru ASN, dengan anggaran pendidikan sebesar 612 triliun rupiah, pemerintah masih enggan merekrut guru PNS," ujar Koordinator Nasional P2g Satriawan Salim, Selasa, (2/05/2023).

Menurut Satriawan, rekruten guru ASN PPPK belum menjawab kebutuhan guru nasional, sebaliknya menyisakan persoalan.

Dia mencontohkan, pada seleksi guru ASN PPPK masih menyisakan beragam permasalahan.

Diantaranya, kata Satriawan, ada 62,645 guru PPPK prioritas-1 (P-1), yang belum kunjung dapat formasi.

Lebih jauh dia menilai sebanyak 3,043 guru P-1 kelulusanya dibatalkan Kemendikbudristek.

Bahkan janji program satu juta guru PPPK, baru terealisasi 550 ribu.

Bahkan masih ada guru PPPK yang berbulan-bulan gajinya belum dibayarkan.

Gaji guru yang belum dibayarkan, misalnya di Serang, Bandar Lampung, hingga di Papua baru-baru ini.

P2G menyangkan buruknya manajeman guru PPPK yang dilakukan pemerintah saat ini.

"Tidak masuk akal, guru sudah lulus tes, namun tak kunjung mendapatkan formasi," katanya.

Selain itu, Satriawan menyoroti pemprov DKI, yang hanya meberikan durasi perjanjian kerja hanya satu tahun, sementara yang lain hingga lima tahun.

"Profesi guru masih dipandang sebelah mata, oleh pemerintah pusat saat ini," kata Satriawan.

Guru mengabdi bertahun-tahun sebagai honorer, hingga upah yang jauh dibawah UMK, saat diangkat ASN malah ada yang belum di gaji berbulan-bulan.

Kordinator P2G berharap Pemda berkomitmen dengan membuat perjanjian kerja minimal lima tahun.

Selain itu, berharap Presiden atau kementerian terkait memberi sanksi tegas bagi pemda yang tidak mengusulkan formasi. Setidaknya sesuai dengan kebutuhan rill di daerah.

Menanggapi hal ini, terpisah Tokoh Pendidikan Garut Ma'mol Arif, meminta Pemerintah pusat bisa menjamin anggaran untuk gaji PPPK.

Atau menambah dana trasnfer umum lewat APBD, agar daerahpun tidak kesulitan soal gaji guru PPPK. (*)