SUARA GARUT - Kekhawatiran guru passing Grade (PG) atau prioritas satu (P-1), mereka kena prank pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Guru PG tersebut sebenarnya sudah dinyatakan memenuhi passing grade dalam seleksi PPPK guru 2022 lalu.
Hanya saja, guru PG tersebut tidak memiliki formasi, maupun ada yang batal mendapatkan penempatan PPPK guru 2022.
Salah satunya diungkapkan guru PG batal penempatan Dewi Nurpuspitasari, dia cemas, apakah benarbenar akan menjadi prioritas atau tidak.
"Benarkah P1 batal penempatan PPPK guru 2022 mendapat prioritas tahun ini atau tidak ya," kata Dewi Nurpuspitasari kepada JPNN, dikutip garut.suara.com pada Selasa, (9/05/2023).
Menurutnya, jika usulan pemda sedikit, bagaimana P-1 bisa terakomodasi dalam rekrutmen PPPK guru 2023 ini.
Janjinya memang terbilang manis, hingga akan melakukan Top Up formasi jika usulan pemda minim.
Namun kata Dewi, dirinya berharap ada regulasi yang memiliki kepastian agar semua guru honorer P-1 bisa diangkat ASN PPPK 2023.
Ke khawatiran lain guru P-1 batal penempatan kata Dewi, pemerintah hanya mengutamakan guru honorer negeri.
Pasalnya kata Dewi, sebagian besar guru batal penempatan rerata berasal dari guru swasta.
"Padahal ada sebagian guru swasta yang diberhentikan, atau mengundurkan diri karena lebh memilih menjadi ASN PPPK," tandasnya.
Serupa dengan Dewi, Pengurus Pusat Guru Lulus Passing Grade PPPK Fulkan memiliki khawatiran sama.
Katanya, formasi yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah P1 tanpa formasi PPPK guru 2022.
Dia mencontohkan di Lampung Selatan, formasi yang diusulkan hanya 120 PPPK guru 2023, sedangkan sisa P1 mencapai angka 727 orang.
"Artinya guru P-1 tahun ini di Lampung Selatan akan tersisa sebanyak 607 orang," kata Fulkan dikutif garut.suara.com dari halaman JPNN.
