Miris! BPS Catat Penduduk Miskin di Garut Capai 260,48 Ribu Jiwa

SUARA GARUT - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru terkait angka kemiskinan di Kabupaten Garut untuk tahun 2023 berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023.

Menurut catatan resmi BPS, jumlah penduduk miskin di Kbupaten Garut mencapai 260,48 ribu jiwa.

Persentase penduduk miskin (Po) mencapai 9,77 persen dari total populasi. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P) tercatat sebesar 1,17, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P) berada pada angka 0,23. Garis Kemiskinan ditetapkan sebesar Rp367.681 per kapita per bulan.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, menyambut baik penurunan angka kemiskinan ini, menyatakan rasa syukurnya karena Kabupaten Garut kembali ke satu digit.

Rudy bahkan memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 8% pada akhir tahun 2024.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Garut, sebelumnya, angka kemiskinan Kabupaten Garut sempat berada di angka 8.98% pada tahun 2019, hingga akhirnya mengalami kenaikan di tahun 2021 dan berada di angka 10.65% akibat diterpa Pandemi Covid-19.

Rudy menekankan pentingnya substansi dari upaya penanggulangan kemiskinan, dengan menekankan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Garut dan stakeholder terkait. 

"Substansi dari kemiskinan itu harus kita lakukan upaya-upaya kebersamaan, terutama bagaimana kita tetap membuat secara sistematis  pendapatan per kapita masyarakat meningkat," ungkap Rudy, usai diwawancara seusai Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 dalam rangka Penanganan Pemilu Tahun 2024 di Alun-Alun Garut, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Selasa (17/10/2023).

Dikatakannya, banyak upaya yang telah dilakukan guna menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Garut, salah satunya perencanaan jangka panjang dengan menghubungkan atau mengkonektivitaskan infrastruktur, terutama jalan-jalan produksi atau Jalan Usaha Tani (JUT) sehingga memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pendistribusian hasil tani di Kabupaten Garut.

"Misalnya ya dulu yang harganya dawegan (kelapa muda) di daerah Cibalong di atas itu harganya cuman 300 perak. Sekarang sudah kembali (jadi) 2.000 rupiah karena kita buat jalan, sampeu (singkong) yang tadinya hanya 200 perak karena ditanggung kan di pinggir jalan jadi seribu, sekarang di pinggir jalan karena jalannya bagus sudah Rp 2 ribu," katanya.

Dengan prestasi Kabupaten Garut dalam menurunkan angka kemiskinan dari 10.42% di tahun 2022 menjadi 9.77% di tahun 2023, Bupati Rudy Gunawan optimis bahwa di tahun 2024, angka kemiskinan dapat kembali berada di angka 8%. 

"Kita optimis (bisa di angka 8%)," tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Garut, Dody Gunawan Yusuf, secara terpisah, dalam keterangannya pada Selasa (17/10/2023), menyampaikan, data ini merupakan hasil perhitungan yang mengacu pada kaidah survei Susenas Maret 2023.

Data tersebut mencakup jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, serta Garis Kemiskinan di seluruh Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat. 

Angka kemiskinan Kabupaten Garut tahun 2023 ini, tambah Dody, bersifat resmi dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah ini. 

"Angka-angka ini merupakan indikator penting dalam memahami situasi kemiskinan di wilayah ini," ujar Dody.

Dody juga menerangkan bahwa yang melakukan perhitungan hasil Susenas 2023 ini adalah BPS pusat. 

"Kami kan sebagai pengumpul data hanya bisa menyampaikan (dan) mengimbau bagaimana memaknai angka itu, artinya dengan 9,77%, lalu jumlah penduduk miskinnya kurang lebih 260 ribuan ya, berarti ada warga Garut sekitar 260 ribu sekian jiwa itu masih di bawah garis kemiskinan," ungkapnya.

Adapun indikator garis kemiskinannya yaitu warga yang berpenghasilan perbulannya sekitar Rp367 ribu. Angka itu mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. 

"Garis kemiskinannya Rp367 ribu itu, itu perkapita per bulan, itu meningkat dibandingkan tahun yang lalu. Nah indikasinya sebenarnya kalau dari angka itu terlihat peningkatan kesejahteraan di masyarakat," jelas Dody.

Ia berharap perbaikan ke depan yang dilakukan Pemerintah Daerah ataupun pihak lainnya yang ikut serta dalam penanggulangan kemiskinan bisa terus berlanjut.

Dody menyebut, akibat Covid-19 ini hampir semua daerah meningkat angka kemiskinannya, karena adanya penurunan daya beli masyarakat hingga angka pengangguran yang naik.

Meski demikian, BPS berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Garut.

Sebagai perbandingan, tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mencapai 276,67 ribu jiwa, Persentase penduduk miskin (Po) mencapai 10,42 persen dari total populasi. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P) tercatat sebesar 1,81, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P) berada pada angka 0.45. Garis Kemiskinan ditetapkan sebesar Rp335.134 perkapita perbulan. (*)