REGIONAL:
Suara.com - Bupati Malaka, Nusa Tenggara Timur, dr Stefanus Bria Seran, MPH, memberikan pelayanan gratis untuk warga Malaka saat berobat. Namun, dengan syarat memiliki E-KTP setempat.
Lelaki yang juga menginisiasi program Revolusi Kesehatan Ibu Anak (KIA) saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT itu menyadari, tak semua warganya mampu membayar setoran BPJS setiap bulan. Selain itu, fasilitas dan tenaga kesehatan di daerah perbatasan yang dipimpinnya tak seperti di kota-kota besar.
"Kita pakai sistem fee for service, jadi siapa yang datang berobat, maka biaya akan dibebankan pada pemerintah daerah. Jadi bukan Jamkesda, itu beda," ujar dia di sela-sela kunjungan di Rumah Sakit Penyangga Perbatasan, Malaka, NTT, Jumat (5/5/2017).
Berdasarkan data yang dihimpun dinas kesehatan setempat, sebanyak 107 jiwa penerima bantuan iuran JKN yang dibiayai pemerintah pusat. Sementara itu, masyarakat Malaka yang menjadi peserta JKN non PBI baru sekitar 12 ribu jiwa. Itu berarti, terdapat sekitar 60 ribu jiwa yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.
"Ada kepincangan kalau harus jadi peserta BPJS semua, karena rata-rata ekonomi masyarakat di Kabupaten Malaka, beda-beda tipis antara yang punya kartu dengan yang tidak. Saya tidak mau, mereka yang tidak punya BPJS ditolak berobat, sehingga cukup pakai EKTP, sudah bisa berobat di puskesmas, RS Penyangga dan RS Rujukan di Atambua," jelas dia.
Uang yang digunakan untuk menutup biaya pengobatan masyarakat Malaka non BPJS, sambungnya, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Pada tahun 2016, sekitar 9.8 persen APBD dianggarkan untuk kesehatan. Tahun ini, Stefanus meyakinkan bahwa anggaran untuk kesehatan akan dinaikkan hingga 18 persen dan akan ditambah sesuai kebutuhan.
"Rakyat Malaka tidak boleh, kalau mereka tidak ada uang mereka tidak mendapat layanan kesehatan. Uangnya (APBD) kan dari rakyat, dan harus kembali ke rakyat. Itu salah satu tujuan pembangunan kesehatan, agar kita membiayai rakyat yang tidak mampu," tandasnya.
TERPOPULER