Suara.com - Jika selama ini ada anggapan jika pelarangan rokok bisa berdampak pada ekonomi masyarakat, dibandingkan dampak kesehatan yang tidak seberapa, Walikota Bogor Bima Arya Sugiharto berhasil membuktikan sebaliknya.
Hal ini terbukti dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bogor yang masih naik setiap tahunnya, meski gencar berkampanye larangan rokok pada anak di bawah 18 tahun.
"Rokok tidak ada di kota Bogor, kita melihat tidak ada hubungannya antara kebijakan kita melarang rokok dengan PAD kita. PAD kita naik, di 2014 PAD kota Bogor Rp 400 miliar, tahun ini (2020) Rp 1 triliun, tahun depan kita diprediksi Rp 1,1 triliun," ungkap Bima Arya dalam diskusi webinar, Rabu (7/10/2020).
Melalui angka ini Bima Arya menyimpulkan, tanpa rokok PAD rokok selalu naik Rp 100 miliar setiap tahunnya.
Kata dia, meski tanpa rokok sebagai gantinya sumber investasi lain berdatangan, termasuk produk kesehatan hingga perbankan.
"Jadi saya kira ini yang menjadi keyakinan kita, bahwa tidak ada hubungannya PAD dengan larangan terhadap rokok," tuturnya.
Dengan begini kata lelaki yang sudah menjabat 2 periode sebagai Walikota Bogor itu, menyarankan pemerintah daerah lainnya kembali memetakan seberapa besar kontribusi rokok terhadap keseluruhan pendapatan daerah.
Ini jugalah yang membuat pemda kota Bogor selalu mengajak kepala daerah lainnya untuk merumuskan peraturan daerah (Perda) tentang kawasan tanpa rokok (KTR), yang sudah lebih dulu dijalankan Bogor.
"Jadi betul-betul dihitung seperti apa, jadi jangan didasarkan asumsi-asumsi saja," kata dia.
Baca Juga: Bima Arya ke Industri Rokok: Jangan Macam-macam Sama Kota Bogor!
Bogor juga sudah menghilangkan segala bentuk promosi dan iklan rokok serta produk tembakau lainnya.
Larangan papan reklame rokok sudah dilarang dalam bentuk apapun, dan lagi-lagi tanpa pajak iklan dan sponsor dari rokok, Bogor tetap bisa bertahan dan maju.
"Jadi kalau di Kota Bogor sudah terbukti, hilangnya pajak reklame tidak berdampak pada turunnya PAD kota Bogor," tutup Bima Arya.
