Suara.com - Perdebatan antara vaksin Covid-19 gratis versus vaksin Covid-19 berbayar terus terjadi di masyarakat.
Bahkan tidak sedikit masyarakat yang membandingkan Indonesia dengan negara lain yang berencana mengratiskan vaksin untuk seluruh warganya.
Vaksin Covid-19 gratis sendiri adalah vaksin yang biayanya ditanggung dan dibayarkan oleh pihak pemerintah. Sedangkan vaksin Covid-19 mandiri adalah vaksin berbayar yang biayanya ditanggung dan dibebankan kepada masyarakat.
Lalu, bagaimana komentar organisasi profesi dokter -- Ikatan Dokter Indonesia atau IDI terkait isu tersebut?
Dikatakan Ketua Umum IDI dr. Daeng M Faqih, semakin banyak jumlah vaksin yang biayanya ditanggung pemerintah akan semakin baik. Tapi ia juga menekankan pentingnya gotong royong.
"Tapi mungkin pemerintah perlu gotong-royong, masa yang kaya-kaya mau juga ditanggung pemerintah, kan keterlaluan, kita kan harus gotong royong," ujar dokter Daeng M Faqih saat konferensi pers, Senin (14/12/2020).
Adapun golongan orang yang menerima vaksin gratis atau yang ditanggung pemerintah, lanjut Dang, adalah mereka yang masuk dalam kategori orang tidak mampu atau penerima bantuan iuran (PBI).
"Kita punya basis data yang baik di BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial), yang tidak mampu ada di PBI, barang kali yang di PBI penerima bantuan iuran orang tidak mampu itu yang ditanggung pemerintah, istilahnya digratiskan," jelas dr. Daeng.
Tidak hanya itu, menurut data sasaran penerima vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, tenaga kesehatan, pelayan publik (petugas bandara, pelabuhan, pemadam kebakaran), TNI/Polri, Satpol PP, dan aparat hukum masuk dalam sasaran kelompok program penerima vaksin yang biayanya ditanggung pemerintah.
Baca Juga: Ketua IDI Bersedia Disuntik Vaksin Covid-19 Pertama, Ingin Jadi Role Model
"Saya kira itu yang penting, saudara kita yang tidak mampu sebisa mungkin, pemerintah bisa menanggung. Kalau mampu mohon gotong-royong cari yang (vaksin) mandiri," tandasna Daeng.
Sebelumnya menurut data Kemenkes RI, jumlah tenaga kesehatan yang mendapat vaksin mencapai lebih dari 1,2 juta orang, pelayan publik mencapai lebih dari 4,4 juta orang, golongan BPJS PBI mencapai 26,4 juta orang.
Sehingga jumlah total penerima vaksin gratis mencapai 32,1 juta orang di seluruh Indonesia.
Di sisi lain untuk vaksin Covid-19, setiap orang membutuhkan masing-masing dua dosis vaksin. Sehingga jumlah dosis yang biayanya ditanggung pemerintah mencapai lebih dari 64,3 juta dosis.
Belum lagi menurut ketentuan organisasi kesehatan dunia WHO, setiap negara harus memesan 15 persen dosis vaksin lebih banyak dari kebutuhan atau wastage rate.
Maka 15 persen dari 64,3 juta dosis adalah 9,6 juta. Kesimpulannya secara keseluruhan pemerintah harus membeli lebih dari 73,9 juta dosis vaksin Covid-19 yang akan diberikan gratis kepada masyarakat.
