alexametrics

Antivaksin Disebut Bikin Kacau, IDAI Desak Pemerintah Tarik Rem Darurat!

Risna Halidi
Antivaksin Disebut Bikin Kacau, IDAI Desak Pemerintah Tarik Rem Darurat!
Tenaga kesehatan membawa jenazah pasien COVID-19 menuju mobil ambulans di RSUD Provinsi Jawa Barat Al Ihsan, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (17/6/2021). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

"Walaupun kecil jumlahnya (kelompok) antivaksin dan konspirasi ini ada. Ini buat kacau."

Suara.com - Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Profesor Aman Pulungan menyoroti masih adanya kelompok antivaksin dan penggemar konspirasi teori terkait isu pandemi COVID-19.

Kata Profesor Aman, meski jumlahnya sedikit, namun kelompok antivaksin aktif menyebarkan pahamnnya di grup-grup WhatsApp dan media sosial.

"Walaupun kecil jumlahnya (kelompok) antivaksin dan konspirasi ini ada. Ini buat kacau. Jadi walau jumlah mereka sedikit, mereka menyebar di WA grup di media sosial," kata Profesor Aman dalam konferensi pers lima organisasi profesi dokter, Jumat (18/9/2021).

Ia juga meminta agar masyarakat tidak merundung atau mem-bully vaksin buatan Inggris yaitu AstraZeneca. Kata Profesor Aman, vaksin tersebut diklaim mampu memberikan perlindungan dari varian baru virus corona termasuk varian Delta yang kini tengah menjadi perbincangan dunia.

Baca Juga: Fakta Klinik Vaksin Gratis Agnez Mo, Libatkan 60 Nakes hingga Fasilitas Lengkap

"AstraZeneca jangan di-bully, jangan khawatir dengan vaksin AstraZeneca . Ada data baru AstraZeneca ini efikasi terhadap varian Delta bagus di atas 90 persen," tambahnya.

Sementara itu, kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat tajam. Pada pertengahan Mei lalu, angka rerata penambahan kasus harian di Indonesia mencapai dua ribu kasus.

Namun angka infeksi harian terus naik. Hingga pada 17 Juni kemarin, angka penambahan kasus mencapai 12.624 kasus atau naik 500 persen dari Mei bulan lalu.

Jika pemerintah tidak melakukan sesuatu dalam waktu dekat, kata Profesor Aman, ia dan rekan-rekan seprofesi memprediksi kasus COVID-19 di Indonesia akan berlangsung selama tiga sampai lima tahun.

Ini, menurut hemat ia dan teman-temannya, terjadi karena aturan PPKM atau Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang makin longgar. Untuk itu melalui lima organisasu profesi dokter, pihaknya mendesak PPKM menyeluruh khususnya di Pulau Jawa.

Baca Juga: Satgas: Posko PPKM Mikro Kurang karena Terhambat Anggaran

"Kalau perlu tarik rem darurat sekarang di Pulau Jawa," katanya

Komentar