REGIONAL:
Suara.com - Banyak kelompok masyarakat yang masih menganggap perempuan sebagai masyarakat kelas dua, yang ditakdirkan hanya untuk mengurus dapur dan rumah tangga.
Padahal, perempuan lebih dari itu dan memiliki peran yang dapat berkontribusi bagi karirnya dan bahkan negara.
Dalam Indeks Data yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bintang Puspayoga, ia mengatakan bagaimana perempuan masih tertinggal dari laki-laki.
Belum lagi tingginya kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi. Meski demikian, Menteri Bintang menyanggah itu semua terjadi karena perempuan lebih lemah dari laki-laki.
“Bukan karena perempuan lemah, melainkan karena konstruksi sosial yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki yang melahirkan ketimpangan gender,” ungkapnya dalam acara Gerakan Nasional Untuk Indonesia Damai, Adil dan Setara, Selasa (10/8/2021).
Menurutnya, ketimpangan gender yang terjadi pada perempuan, membuat perempuan masih mendapat stigma, stereotipe, termarginalisasi, hingga mengalami kekerasan berbasis gender.
Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional tahun 2016, satu dari tiga perempuan berusia 15-64 tahun mengaku pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual selama hidupnya.
“Perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangan, dan juga selain pasangan selama hidupnya,” ungkap Menyeri Bintang Puspayoga lebih lanjut.
Sedangkan menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 yang diungkap oleh Menteri Bintang Puspayoga, selama 12 tahun terakhir kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat 729 persen atau delapan kali lipat dari tahun sebelumnya.
"Kekerasan terjadi di dalam rumah, dan dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga sendiri. Pandemi Covid-19 yang saat ini masih kita hadapi, menambah masalah pelik pada penanganan kekerasan berbasis gender karena ruang gerak yang terbatas,” kata Menteri Bintang Puspayoga.
Saat ini, lanjutnya, Pemerintah Indonesia terus mendorong peningkatan ketahanan hidup dan keterlibatan aktif perempuan, terutama dalam proses perdamaian.
“Ini menjadi upaya bersama agar perempuan tidak dijadikan objek pembangunan saja. Melainkan bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan,” pungkas Menteri Bintang.
TERPOPULER