facebook

Belum Juga Wajibkan Vaksinasi COVID-19, Jerman Laporkan 164.000 Kasus COVID-19 Dalam Sehari

M. Reza Sulaiman
Belum Juga Wajibkan Vaksinasi COVID-19, Jerman Laporkan 164.000 Kasus COVID-19 Dalam Sehari
Ilustrasi virus Corona Covid-19. (Dok. Envato)

Di tengah pembahasan tentang apakah vaksinasi COVID-19 perlu diwajibkan, Jerman melaporkan adanya lonjakan kasus baru COVID-19.

Suara.com - Di tengah pembahasan tentang apakah vaksinasi COVID-19 perlu diwajibkan, Jerman melaporkan adanya lonjakan kasus baru COVID-19.

Pada Rabu (26/1/2022) waktu setempat, Jerman melaporkan rekor baru 164.000 infeksi COVID-19 dalam satu hari ketika majelis rendah parlemen negara itu bersiap memperdebatkan proposal untuk mewajibkan vaksinasi atau dengan tegas mendorong penduduk untuk divaksin.

Sekitar 75 persen dari populasi Jerman telah menerima setidaknya satu dosis vaksin --lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat lainnya seperti Prancis, Italia atau Spanyol, yang angka-angkanya setara yakni 80 persen, 83 persen dan 86 persen-- dan kampanye vaksinasinya tersendat-sendat..

Usulan-usulan yang diperdebatkan itu antara lain mewajibkan semua penduduk dewasa untuk divaksin COVID-19, atau hanya yang berusia di atas 50 tahun, atau hanya mewajibkan semua yang belum divaksin untuk menerima penyuluhan.

Baca Juga: Dinkes Surabaya Sebut 12 Pasien Terpapar COVID-19 Omicron Telah Sembuh

Pada awal pandemi virus corona, Jerman lebih berhasil daripada banyak rekan-rekannya dalam membatasi infeksi melalui pelacakan kasus dan karantina.

Tetapi sejak musim panas lalu, keraguan terhadap vaksin dan penurunan koordinasi regional telah memakan korban, dan ketidakpuasan publik telah meningkat.

Varian Omicron yang sangat menular, khususnya, telah mengakibatkan kasus melonjak.

Sebanyak 166 kematian yang tercatat pada Rabu menjadikan jumlah kumulatif COVID-19 Jerman menjadi 117.126.

Berbagai seruan untuk melakukan protes di depan gedung parlemen Reichstag sebelum dan selama debat didistribusikan lewat layanan pesan Telegram.

Baca Juga: Kasus Aktif COVID-19 Tertinggi di Jatim, Wali Kota Malang Prioritaskan Tracing dan Treatment

Penentang vaksinasi wajib mengatakan pewajiban itu melanggar pasal kedua konstitusi, yang menjamin warga negara mengatur tubuh mereka sendiri.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar