Infografis
“Ujung-ujungnya kalau pasien nggak selamat, dokternya juga yang dituntut. Yang buat kebijakan? Ya dia udah ada di mana,” tulisnya.
Reaksi publik di media sosial pun tak kalah kritis. Sejumlah netizen menilai usulan tersebut mengabaikan standar pendidikan kedokteran yang telah berlaku.
“Pak, buat apa ada PPDS (Pendidikan Program Dokter Spesialis) kalau dokter umum bisa jadi dokter bedah? Apa nggak sekalian aja anak yang baru lulus SMA bisa langsung jadi dokter, nggak perlu kuliah kedokteran, yang penting sudah diajarin temannya yang dokter?,” kata netizen.
Ada pula yang menyarankan solusi berbeda. “Soalnya di pedalaman minim dokter obgyn. Tapi saya bingung, kenapa nggak disekolahin spesialis lagi aja sama pemerintah dokter-dokter pedalaman itu supaya bisa pemerataan sekalian, kan?.”
Sementara itu, komentar lain menyoroti keselamatan pasien. “Menkes berbasis cuan sih ini. Nggak mikirin keselamatan. Emang ‘ngajarin’ cara sesar itu kayak ngajarin PR anak SD apa? Bisa dilakukan dalam beberapa bulan aja?” tulis netizen lain.
Meskipun menuai banyak tanggapan negatif, Menkes tetap menegaskan bahwa solusi harus dicari untuk mengatasi ketimpangan tenaga medis, terutama di daerah yang sama sekali tidak memiliki dokter spesialis.
Ia menggarisbawahi bahwa pendekatan ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan mendesak di lapangan, bukan untuk menggantikan peran dokter spesialis sepenuhnya.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Kesehatan terkait tindak lanjut atau regulasi yang akan dibuat sehubungan dengan wacana tersebut. Polemik ini diprediksi masih akan terus berkembang, mengingat sensitivitas isu keselamatan pasien dan profesionalisme dalam tindakan medis.
Baca Juga: 4 Kontroversi Jonathan Frizzy: Dari Kisruh Rumah Tangga hingga Kasus Penyalahgunaan Zat Keras
