Infografis
Suara.com - Berbicara mengenai kesehatan, merupakan hak dari setiap masyarakat. Namun, tidak bisa dipungkiri dalam realitanya, masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang jauh dari idealisme kesehatan sesungguhnya.
Indonesia Health Development Center (IHDC), meluncurkan laporan kajian publik "Reinterpretasi Ideologi Kesehatan Indonesia: IHDC Model 2025".
Kerangka ideologi kesehatan ini sendiri melihat dari celah ketimpangan yang ada. Mulai dari akses dan ketersediaan tenaga serta layanan, pembiayaan, informasi literasi, hingga kurangnya keterlibatan masyarakat.
Terkait ideologi kesehatan, Menteri Kesehatan RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Indonesia Health Development Center (IHDC), Prof. Nila F Moeloek mengungkap, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam membangun sistem kesehatan yang baik.
Menurutnya, tanpa adanya partisipasi masyarakat secara langsung, ini hanya akan menjadi slogan belaka. Pasalnya, keterlibatan masyarakat itu akan berpengaruh secara langsung terhadap system kesehatan mereka sendiri.
"Tanpa partisipasi yang nyata dan kolektif, ideologi hanyalah slogan. Kita ingin rakyat merasa menjadi pemilik sistem kesehatan bukan hanya penerima manfaat yang pasrah," ujar Prof. Nila dalam laporan publik IHDC Model 2025, Rabu (20/8/2025).
"Kita ingin rakyat merasa menjadi pemilik sistem kesehatan, bukan hanya pengguna yang pasrah," sambungnya.
6 Dimensi Utama Ideologi Kesehatan
Sementara Ketua Tim Peneliti Ideologi Kesehatan IHDC, Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK mengungkap, sistem kesehatan bisa disebut ideologis jika seluruh masyarakat Indonesia ikut berpartisipasi.
Baca Juga: Jangan Sampai Terlambat! Wamenkes Ingatkan Pentingnya Cek Kesehatan Gratis Sebelum Komplikasi
"Ideologi sistem kesehatan Indonesia baru bisa dikatakan ideologis kalau seluruh rakyat Indonesia sudah dapat berpartisipasi secara aktif dalam sistem kesehatan," jelas dr. Ray.
Dr. Ray menjabarkan, terdapat enam dimensi utama ideologi kesehatan Indonesia dari hasil diskusi bersama para pakar. Enam dimensi tersebut di antaranya:
- Kedaulatan: mengutamakan kendali nasional atas sumber daya kesehatan.
- Komunitas dan solidaritas: memperkuat gotong royong kesehatan berbasis komunitas.
- Kesetaraan: menjawab ketimpangan layanan dan perlakuan terhadap kelompok rentan, perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat.
- Ekonomi dan jaminan pembiayaan: memperjuangkan sistem pembiayaan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tidak mampu.
- Pendidikan dan promosi kesehatan, serta tata kelola transparan: membangun gerakan literasi kesehatan sejak pendidikan dasar hingga komunitas.
- Tata Kelola: mendorong birokrasi kesehatan yang transparan, partisipatif, dan responsif berbasis teknologi dan kepercayaan publik.
Setiap dimensi tersebut dilengkapi indikator terukur, seperti rasio tenaga kesehatan di wilayah tertinggal, indeks literasi kesehatan, hingga sistem audit sosial digital
"Setiap dimensi disertai dengan indikator keberhasilan yang terukur, seperti roadmap kemandirian, rasio tenaga kesehatan di wilayah tertinggal, tingkat kepesertaan JKN, indeks literasi kesehatan, dan sistem audit sosial digital layanan publik, dilengkapi dengan model pengukuran berbasis komunitas," sambungnya.
Kajian-kajian ini juga diperkuat pakar yang menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila adalah dasar paling relevan dalam membangun sistem kesehatan yang adil. Prof. Semiarto Aji Purwanto (antropologi) dan Djarot Dimas, SH, MH (hukum & kebijakan kesehatan).
Guru besar dan ekonom kesehatan Prof. Ascobat Gani serta jurnalis kesehatan Adhitya Ramadhan juga turut menyoroti pentingnya partisipasi komunitas.
