Indonesia di Ambang Krisis Dengue: Bisakah Zero Kematian Tercapai di 2030?

Suara.com - Di balik naik-turunnya angka kasus dengue setiap tahun, ada satu tantangan besar yang jarang disorot, bagaimana Indonesia bisa bertransformasi dari sistem kesehatan yang reaktif menjadi prediktif dan preventif, agar kematian akibat dengue benar-benar bisa ditekan hingga nol pada 2030.

Isu ini mengemuka dalam media briefing bertajuk “Urgensi dan Kepemimpinan Indonesia dalam Perjuangan Melawan Dengue” yang digelar oleh Takeda bersama pemerintah dan Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue. 

Para pakar sepakat, perang melawan dengue tak lagi cukup dengan imbauan 3M Plus semata, melainkan membutuhkan kepemimpinan kolaboratif lintas sektor dan sistem berbasis data yang mampu memprediksi potensi wabah sejak dini.

Ketua Harian KOBAR Lawan Dengue, dr. Asik Surya, MPM, menekankan pentingnya kolaborasi yang visioner.

“Kepemimpinan untuk mencapai Zero Dengue Death harus mampu menjembatani ilmu dan kebijakan, serta menggerakkan masyarakat secara masif, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, hanya dengan kepemimpinan berbasis data Indonesia bisa beralih dari pendekatan reaktif menuju sistem prediktif yang benar-benar menurunkan angka kematian akibat dengue secara berkelanjutan.

Ancaman yang Kian Kompleks

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan hingga 28 Oktober 2025 sudah tercatat 131.393 kasus dengue dan 544 kematian, dengan 471 daerah kini masuk kategori endemis. 

Sementara itu, BMKG memperingatkan musim hujan 2025/2026 datang lebih awal dan lebih basah, kondisi yang berpotensi mempercepat perkembangbiakan nyamuk dan memperluas penularan.

“Data Kemenkes menunjukkan bahwa dengue merupakan ancaman yang terus meningkat dan hampir seluruh kabupaten/kota kini melaporkan kasus, meski sebagian masih sporadis,” jelas dr. Asik.

Ia menambahkan, data beban dengue di lapangan masih belum sepenuhnya tercermin karena banyak biaya tidak langsung seperti kehilangan produktivitas dan tekanan emosional keluarga.

Beban Ekonomi dan Sosial

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ghufron Mukti, MSc, PhD, mengungkapkan bahwa biaya klaim perawatan pasien DBD melonjak menjadi Rp2,9 triliun pada 2024, dengan lebih dari satu juta kasus rawat inap.

“Selain biaya medis, masyarakat menanggung beban sosial dan ekonomi yang besar,” katanya. “Inilah sebabnya pencegahan bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga strategi ekonomi nasional.”

Ia menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjamin pasien DBD untuk mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan primer, dan dapat dirujuk sesuai indikasi medis, bukan sekadar permintaan pasien.

Dengue di Kalangan Anak dan Dewasa

Menurut Prof. Dr. dr. Hartono Gunardi, Sp.A(K), Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), lebih dari separuh kematian akibat dengue masih terjadi pada anak usia 5–14 tahun.

“Hari keempat dan kelima demam adalah fase kritis. Banyak orang tua mengira anak sembuh karena suhu turun, padahal saat itu risiko syok meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, Sp.PD, KAI, dari PAPDI, mengingatkan bahwa dengue juga semakin berisiko pada orang dewasa dengan penyakit penyerta.

“Pasien dengan gangguan ginjal kronis bisa tujuh kali lebih berat, sedangkan hipertensi dan diabetes meningkatkan risiko hingga lima kali lipat,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya imunisasi dewasa sebagai bagian dari strategi pencegahan yang komprehensi.

Kolaborasi untuk Masa Depan

Pelaksana Harian Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, dr. Prima Yosephine, MKM, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat surveilans, pengendalian vektor, dan edukasi publik sesuai Strategi Nasional Penanggulangan Dengue 2021–2025.

“Kemajuan yang sudah dicapai menunjukkan komitmen kuat, tapi pekerjaan belum selesai. Untuk mencapai nol kematian, dibutuhkan kolaborasi berkelanjutan di semua sektor, dari akademisi hingga swasta,” ujarnya.

Senada dengan itu, Derek Wallace, President, Global Vaccine Business Unit Takeda, menambahkan, Indonesia berhasil menekan laju kasus dengue di tengah tren global yang meningkat. 

"Tapi mempertahankan momentum ini memerlukan kolaborasi lintas sektor dan penguatan pencegahan melalui edukasi dan vaksinasi,” ujar dia.

Dengue bukan hanya urusan dokter atau pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Dari rumah tangga hingga kebijakan negara, perubahan menuju sistem yang prediktif dan berbasis sains adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia Bebas Kematian Akibat Dengue 2030.