Bukan Sekadar Penyakit Musiman, Dengue Jadi Beban Negara hingga Nyaris Rp9 Triliun!

Suara.com - Dengue masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang membayangi Indonesia. Penyakit yang selama ini kerap dianggap sebagai ancaman musiman tersebut ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar, tidak hanya terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga terhadap sistem pelayanan kesehatan dan perekonomian.

Besarnya beban dengue menjadi salah satu pembahasan dalam Pertemuan Nasional (PERNAS) Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) 2026 di Malang, Jawa Timur. 

Forum yang mengusung tema “Kolaborasi Menuju Layanan Primer Kuat” itu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas sejumlah prioritas kesehatan, termasuk strategi pengendalian dengue.

Ketua Umum PP ADINKES, dr. M. Subuh, MPPM, mengatakan pengendalian dengue membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh daerah.

“PERNAS ADINKES menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, organisasi masyarakat, serta mitra pembangunan untuk memperkuat koordinasi dan menerjemahkan kebijakan kesehatan menjadi langkah yang dapat diterapkan di lapangan,” ujar Subuh.

Ia menekankan bahwa pengendalian dengue tidak dapat dilakukan dengan satu pendekatan saja. Kolaborasi diperlukan agar berbagai strategi pencegahan dan penanganan dapat berjalan secara menyeluruh.

Berdasarkan studi Universitas Gadjah Mada (UGM), beban ekonomi dengue di Indonesia pada 2024 diperkirakan mencapai hampir Rp9 triliun. Studi tersebut juga memperkirakan terdapat lebih dari dua juta rawat inap terkait dengue. Angka tersebut mencakup beban yang ditanggung sistem kesehatan, pasien, serta keluarga.

BPJS Kesehatan diperkirakan menanggung biaya sekitar Rp3 triliun. Sementara itu, pasien dan keluarga juga menghadapi pengeluaran langsung serta kehilangan pendapatan. Beban tersebut menunjukkan bahwa dampak dengue tidak berhenti ketika pasien keluar dari ruang perawatan.

Karena itu, pemerintah memperkuat pengendalian dengue melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Dengue terbaru. Strateginya meliputi penguatan surveilans dan deteksi dini, tata laksana kasus, pengendalian vektor, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan inovasi seperti Wolbachia, hingga vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan yang terintegrasi.

Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K), FISR, menyoroti pentingnya integrasi data dalam memahami beban dengue yang sebenarnya.

“Perbedaan antara data surveilans dan data klaim pelayanan menunjukkan bahwa beban dengue yang sebenarnya kemungkinan masih lebih besar daripada yang tercatat,” ujarnya.

Menurut Benjamin, integrasi data antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan penting untuk mendukung deteksi dini, respons cepat, serta kebijakan yang lebih tepat sasaran. 

Ia menambahkan bahwa pengendalian dengue harus menyasar lingkungan, vektor, dan manusia secara bersamaan. Di sisi pelayanan kesehatan, kemampuan tenaga medis mengenali dengue sejak dini juga menjadi perhatian. 

Prof. Dr. Dominicus Husada, dr., SpA(K), Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, mengatakan gejala dengue dapat menyerupai penyakit lain, sementara kondisi pasien dapat memburuk dalam waktu singkat.

“Diagnosis dan tatalaksana yang cepat dan tepat sangat penting pada kasus dengue. Salah satu kunci yang juga sering dilupakan adalah pemantauan kondisi pasien secara berkesinambungan,” kata Dominicus.

Menurutnya, karena belum ada antivirus yang secara khusus menjadi terapi utama dengue, pencegahan memegang peranan besar. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemberantasan sarang nyamuk, 3M Plus, edukasi masyarakat, pengendalian vektor, serta vaksinasi sesuai pendekatan berbasis bukti.

Melalui PERNAS ADINKES 2026, muncul pula rekomendasi untuk memperkuat integrasi data dengue, meningkatkan surveilans di fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta mempertimbangkan penggunaan vaksin secara bertahap di wilayah dengan endemisitas tinggi.

Dengan beban ekonomi yang mencapai hampir Rp9 triliun, pengendalian dengue bukan lagi sekadar urusan menangani pasien ketika sakit. 

Tantangan utamanya adalah bagaimana mencegah infeksi, menekan rawat inap dan kematian, serta membangun sistem layanan primer yang mampu merespons penyakit ini secara cepat, konsisten, dan terintegrasi.