Indotnesia - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarvest) Luhut Binsar Pandjaitan terkait wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bikin resah masyarakat.
Pemerintah sudah membuat hitung-hitungan penyesuaian harga BBM, termasuk Pertalite, demi mengurangi subsidi yang membebani APBN.
"Menaikkan harga Pertalite yang kita subsidi cukup banyak dan juga itu solar, modeling ekonominya (hitung-hitungan) sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Pak Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini," ungkap Luhut pada Jumat (19/8/2022), dikutip dari Suara.com.
Meski demikian, pengamat menilai pemerintah perlu membuat kebijakan bagi masyarakat terdampak jika kenaikan BBM jenis Pertalite akan direalisasikan.
Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan, kebijakan itu salah satunya dengan memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat yang nantinya terdampak kenaikan harga BBM subsidi.
"Tinggal pemerintah harus memberikan stimulus tambahan bagi masyarakat terdampak. Misalnya dengan memberikan BLT atau kebijakan lain bagi masyarakat rentan. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi Covid-19," ujar Mamit dikutip dari Suara.com, Selasa (23/8/2022).
Adapun dampak dari adanya kebijakan tersebut akan menimbulkan efek domino yang saling berkaitan, seperti kenaikan harga barang dan jasa.
Mamit Setiawan menjelaskan, harga barang dan jasa yang melonjak bakal berdampak pada daya beli masyarakat.
Tak hanya itu, kenaikan harga BBM juga memberikan dampak sosial di masyarakat yang berakibat bisa terganggunya iklim investasi di Indonesia.
Lanjutnya, dengan kondisi seperti itu maka akan muncul aksi penolakan yang dilakukan oleh elemen masyarakat. Namun, hal tersebut dapat dikendalikan tergantung bagaimana sikap pemerintah untuk mengatur dampak sosial tersebut, apakah bisa segera diamankan atau justru akan berkelanjutan.
Kenaikan BBM juga akan memicu tuntutan kenaikan upah seiring meningkatnya beban ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.
"Jadi semua kita kembalikan kepada pemerintah apakah siap dengan kondisi tersebut. Kenaikan ini pastinya akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah dalam mengatur keuangan APBN kita," jelas Mamit, dikutip dari Suara.com.
TERPOPULER
