Sah! UMP DIY Naik Mulai Januari 2023, Berapa Nominalnya?

Indotnesia - Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY sebesar 7,53% dan bakal berlaku pada Januari 2023.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Plh Asisten Sekertaris Daerah (Sekda) DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Beny Suharsono di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Senin (28/11/2022).

"Naik 7,65 persen atau sebesar Rp140.866,86," ungkap Beny dalam konferensi pers.

Kenaikan tersebut membuat UMP DIY yang semula Rp1.840.915,53 menjadi Rp1.981.782,39.

Dilansir dari laman Pemda DIY, penetapan UMP dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan regulasi tentang pengupahan, salah satunya yang tertulis dalam Permenaker No.18 tahun 2022.

Adapun penilaian untuk menetapkan kenaikan tersebut terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, pemerintah, dan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi serta inflasi yang berpedoman pada peraturan pengupahan yang berlaku.

Selain itu, variabel lain yang digunakan dalam mempertimbangkan kenaikan upan di antaranya adalah melihat perluasan kesempatan kerja dan produktivitas serta mempertimbangkan saran dari unsur akademisi.

Setelah UMP ditetapkan, penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) akan segera diumumkan maksimal pada Rabu (7/12/2022) dan dilakukan oleh Bupati/Walikota setempat.

Selain DIY, sejumlah provinsi juga telah mengumumkan kenaikan UMP 2023, di antaranya Banten, Jawa Timur dan Jambi dengan kenaikan yang berbeda-beda di setiap daerah.

Berikut daftar provinsi yang telah menetapkan kenaikan UMP 2023:

1. Jawa Timur

UMP Jawa Timur naik sebesar 7,8% atau sekitar Rp148.677 dari Rp1.891.567 menjadi sebesar Rp2.040.244.

2. Banten

Provinsi Banten menetapkan kenaikan UMP 2023 sebesar 6,4% atau sekitar Rp160.077. Kenaikan tersebut resmi menetapkan UMP Banten dari yang semula Rp2.501.203 menjadi Rp2.661.280.

3. Aceh