REGIONAL:
- Ketua Umum PBNU Gus Yahya memaparkan Laporan Pertanggungjawaban periode 2022–2027 di Jombang pada 31 Agustus 2026.
- PBNU mengubah orientasi politik elektoral jangka pendek menjadi pengawalan nilai kebangsaan yang independen dan konstruktif.
- Seluruh PWNU secara aklamasi menerima laporan pertanggungjawaban yang mencakup transformasi organisasi serta agenda internasional.
Suara.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengklaim membawa perubahan dalam cara organisasi tersebut memandang politik dan kekuasaan.
Hal itu disampaikan Gus Yahya saat memaparkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PBNU Masa Khidmat 2022–2027 dalam sidang pleno Muktamar NU ke-35 di Pesantren Tambakberas, Jombang.
Dalam LPJ hampir 1.000 halaman tersebut, Gus Yahya menyebut PBNU berupaya menggeser orientasi politik organisasi dari politik mobilisasi elektoral jangka pendek menuju pengawalan nilai-nilai yang lebih panjang.
Reposisi politik dan kekuasaan itu disebut menjadi salah satu dari tiga agenda strategis kepemimpinan PBNU periode 2022–2027.
Menurut Gus Yahya, arah tersebut tetap menempatkan NU sebagai bagian dari kehidupan bernegara, tetapi tidak membuat organisasi kehilangan independensinya.
“NU tetap menjadi mitra kritis-konstruktif bagi negara tanpa mengorbankan independensinya,” jelas Gus Yahya, Senin (31/8/2026).
Klaim tersebut menjadi bagian dari gambaran besar yang disampaikan Gus Yahya mengenai arah NU memasuki abad kedua. Ia mengatakan tantangan NU bukan lagi sekadar memperbesar organisasi, melainkan memastikan besarnya kekuatan sosial NU dapat diterjemahkan menjadi kapasitas kelembagaan yang bekerja.
"NU ini sudah sangat besar, tetapi tantangan utamanya adalah bagaimana kita memperbesar kapasitas NU di tengah dunia yang terus berubah. Intinya bukan memperbesar NU, melainkan membuat kebesaran NU semakin mampu bekerja," tegas Gus Yahya.
Dalam konteks politik, PBNU menyebut pendekatan yang dibangun selama periode tersebut berangkat dari upaya menjaga Khittah Nahdliyyah dan otonomi moral organisasi.
Orientasi politik kebangsaan kemudian ditempatkan pada isu keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan jangka panjang, bukan semata kepentingan elektoral.
Selain reposisi politik, Gus Yahya memasukkan transformasi organisasi dan aktivasi peran internasional sebagai dua agenda strategis lainnya.
Transformasi organisasi diarahkan melalui digitalisasi tata kelola, penataan sistem persuratan, kaderisasi berbasis akademi hingga akuntabilitas pengelolaan aset organisasi.
Sementara di ranah internasional, PBNU menempatkan agenda Fikih Peradaban dan forum Religion of Twenty (R20) sebagai instrumen untuk memperluas peran NU dalam isu perdamaian, kemanusiaan dan kehidupan masyarakat majemuk.
“Melalui Fikih Peradaban dan forum diplomasi antaragama Religion of Twenty (R20), NU berhasil mengangkat khazanah keilmuan pesantren ke panggung dunia untuk menjawab krisis kemanusiaan, perdamaian, dan tata kehidupan majemuk,” ucapnya.
LPJ kepengurusan Gus Yahya sendiri telah diterima secara bulat dan aklamasi oleh seluruh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia dalam sidang pleno Muktamar NU ke-35.
Tidak ada catatan yang disampaikan dalam forum tersebut terhadap LPJ yang disampaikan Gus Yahya bersama Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni.
TERPOPULER