Indotnesia - Sempat ramai soal wisuda di kalangan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) yang membuat orangtua/wali merasa terbebani.
Menjawab keluhan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan surat edaran khusus. Surat Edaran No.14 Tahun 2023 itu terbit pada 23 Juni 2023.
Dalam surat itu, Sekretaris Jenderal Kemdikbud Suharti memberi imbauan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, dan kepala satuan pendidikan di seluruh wilayah, agar tidak menjadikan wisuda sebagai kegiatan yang bersifat wajib.
Selain itu, dia menyatakan kegiatan wisuda tidak boleh membebani orangtua/wali peserta didik. Keputusan ini berlaku untuk kegiatan wisuda di kalangan satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Nggak cuma itu, Suharti juga memastikan supaya orangtua/wali dilibatkan dalam berbagai kegiatan di satuan pendidikan.
"Memastikan bahwa kegiatan pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah di wilayah kerja saudara melibatkan komite sekolah dan orangtua/wali peserta didik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan No.75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah," tulisnya dalam surat edaran.
Kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota juga diharapkan melakukan pembinaan kepada seluruh satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan.
Sebelumnya, muncul protes dari orangtua peserta didik kepada Mendikbud Nadiem Makarim yang meminta agar acara wisuda TK bahkan hingga SMA dihapuskan.
Permohonan itu pun menjadi viral, pasalnya kegiatan wisuda memakan biaya yang besar sehingga memberatkan orangtua/wali.
"Kembalikan wisuda hanya untuk yang lulus kuliah aja. TK, SD, SMP dan SMA tidak perlu wisuda," bunyi postingan yang ramai di media sosial.
TERPOPULER
