Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menyebutkan masih banyaknya jalan rusak di daerah-daerah karena pengelolaan anggaran yang tidak fokus.
"Pengelolaan anggaran yang tidak fokus mengakibatkan pembangunan tak bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Dedi, seperti dikutip dari ANTARA, Minggu.
Saat bertemu dengan Oleh Solihin, Kepala Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Dedi menanyakan perihal dana desa yang diperoleh.
Oleh menyampaikan kalau dana desa yang didapat saat ini mencapai Rp890 juta.
Dilihat dari aturannya, dana desa yang diperoleh itu, 40 persen atau sekitar Rp300 juta di antaranya untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan.
Sisanya Rp200 juta untuk ketahanan pangan, Rp100 juta untuk ekonomi warga desa, sisanya untuk penanganan stunting dan lain-lain.
"Kalau dari Pemprov (Jawa Barat) itu Rp130 juta, Rp60 jutanya untuk fisik perbaikan desa, sisanya operasional. Kalau dari kabupaten ada anggaran untuk gaji RT RW dan lainnya, untuk RT itu Rp3 juta setahun," kata Oleh.
Sementara itu, sebagai warga yang tinggal di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Dedi memberikan saran agar anggaran yang ada tidak dipecah-pecah, karena tidak akan pernah ada wujudnya.
Caranya, kata dia, uang atau anggaran difokuskan per tahun pada satu wilayah. Karena di Sukasari ada enam RW maka dalam kurun waktu satu periode jabatan kepala desa semua bisa dibangun dengan baik
Baca Juga: CEK FAKTA: Putri Dedi Mulyadi Tak Mau Pulang karena Sudah Betah Bersama Gita KDI
"Satu tahun satu RW. Misal tadi infrastruktur Rp400 juta, ya sudah itu fokuskan dulu tahun pertama untuk satu RW. Uang segitu bisa bikin jalan hotmix dengan kualitas baik. Dengan seperti itu baru ada wujudnya dibandingkan anggaran dibagi-bagi yang nilainya tak seberapa dan tak pernah ada wujudnya," kata dia.
Sebagai warga dan tokoh masyarakat, Dedi mengaku siap membantu Oleh untuk memberikan pengertian kepada masyarakat desa bahwa pengelola anggaran akan difokuskan pada program prioritas. Sehingga pembangunan akan terasa.
"Ini Lembur Pakuan tidak pakai dana desa, tidak pakai dana provinsi atau kabupaten, tapi ini pakai DD, Dana Dedi. Ini kalau dibangun oleh pemda biaya pemeliharaan bisa mahal, tapi dikelola sendiri bisa murah," katanya.
Ia menilai mayoritas pembangunan yang ada saat ini mengalami kegagalan karena mengacu pada platform anggaran. Setiap OPD diberi jatah anggaran yang kemudian diterjemahkan dalam pikiran masing-masing.
Menurut dia, jika terus dilakukan seperti itu maka sampai kapanpun pembangunan akan gagal. Seharusnya hal itu dilihat dari prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar publik, seperti jalan.
"Infrastruktur fokuskan dulu dari mulai jalan penghubung desa, penghubung kecamatan, penghubung kabupaten, penghubung provinsi dibuat rencana. Periksa setiap anggaran sesuai tidak dengan kebutuhan dasar. Semua bergerak dengan fokus yang sama," katanya.
