Setelah ramai Ketum Gerindra, Prabowo Subianto yang dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi), kali ini giliran Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ke Istana Negara Jakarta.
Meski pemanggilan Prabowo Subianto tak mau dibeberkan ke publik, berbeda dengan Ganjar Pranowo. Keduanya membahas terkait perkembangan kawasan yang ada di Candi Borobudur.
"Penyelesaian Kawasan Borobudur harus selesai pada tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyampaikan pentingnya kelembagaan yang terkoordinasi. Peran setiap tingkat pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten, akan diatur dengan baik," kata Ganjar Pranowo, Selasa (13/6/2023).
Ganjar menjelaskan bahwa Presiden Jokowi meminta agar semua pihak, baik dari kementerian, provinsi, maupun kabupaten dan kota, melakukan percepatan dalam penataan Kawasan Borobudur.
Penataan Kawasan Borobudur merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional, dan diharapkan dapat selesai tepat waktu setelah direvitalisasi.
Tak hanya soal Borobudur, Ganjar juga menyatakan bahwa pembahasan politik selalu muncul ketika ia bertemu dengan Presiden Jokowi.
"Selalu ada pembahasan politik. Setiap kali saya bertemu dengan Pak Jokowi, kami selalu membahas hal itu," ujar Ganjar.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi diketahui membicarakan komunikasi antara beberapa partai politik. Ganjar menjelaskan bahwa Jokowi selalu memantau perkembangan tersebut setiap harinya.
"Ketika pemimpin partai bertemu dengan partai lain, beliau selalu mengawasinya. Tadi, beliau bertanya kepada saya apakah saya mengetahui tentang berita itu. Saya menjawab bahwa saya memantau perkembangannya. Beliau mengatakan bahwa itu adalah hal yang baik untuk demokrasi di Indonesia. Jadi, pembahasan politik selalu ada ketika bertemu dengan Pak Jokowi," ujar Ganjar.
Baca Juga: CEK FAKTA: Bawaslu Ciduk Ganjar Pranowo Bagi-bagi Sembako Saat Kunjungan Kerja, Benarkah?
Dalam pertemuan itu, Ganjar tak hanya sendiri, beberapa menteri juga dipanggil di antaranya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Menteri Agama Yaqut Cholis Qoumas. [ANTARA]
