Di Akhir Jabatan Periode Kedua, Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi Capai 80,6 Persen

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan respon positif dari masyarakat jelang berakhirnya jabatan dua periode. 

Hal itu berdasarkan temuan survei Voxpopuli Research Center. Hasilnya menunjukkan sebanyak 80,6 persen publik merasa puas terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi

Di antara yang menyatakan puas, sebanyak 6,8 persen merasa sangat puas dipimpin oleh Jokowi. Hanya 16,8 persen yang merasa tidak puas, di antaranya 1,3 persen tidak puas sama sekali, dan sisanya 2,6 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.

“Tingkat kepuasan hingga 80,6 persen menunjukkan bahwa publik bakal memilih capres yang bisa menjamin keberlanjutan program Jokowi,” ujar Direktur Komunikasi Voxpopuli Research Center Achmad Subadja dikutip dari ANTARA pada Selasa (4/7/2023). 

Menurut Achmad, publik mengakui kerja-kerja Jokowi dalam meletakkan fondasi bagi kemajuan bangsa. Selama kurun dua periode pemerintahan, Jokowi memfokuskan pada program-program strategis, khususnya pembangunan infrastruktur sebagai program andalan.

“Strategi pembangunan nasional bukan kebijakan yang betul-betul baru, melainkan sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelum-sebelumnya, bahkan dari masa kolonial, oleh Bung Karno, Pak Harto, hingga pemerintahan pasca-reformasi,” ujar Achmad menegaskan.

Achmad menilai Jokowi menyadari ketergantungan ekonomi nasional dalam kegiatan ekstraktif. Di satu sisi, ekspor komoditas memang memberi devisa yang sangat besar dan bisa menopang subsidi, khususnya ketika terjadi gejolak pangan dan energi sebagai dampak perang di Ukraina.

“Strategi hilirisasi dengan melarang ekspor mineral mentah dan mendorong pembangunan smelter berhasil meningkatkan nilai tambah, bahkan berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan baru dalam ekosistem kendaraan listrik,” ujar Achmad.

Masih banyak program-program lain termasuk di luar infrastruktur yang memengaruhi tingkat kepuasan publik.

“Tentu saja masih ada sejumlah hal yang belum terselesaikan dan menjadi PR bagi pemimpin nasional berikutnya,” kata Achmad.

Ia melihat keberlanjutan program-program yang sudah ada akan sangat menentukan apakah Indonesia akan bergerak menjadi negara maju, sesuai visi Indonesia Emas 2045, ataukah mengulangi kegagalan era Orde Baru dengan kembali “tertinggal di landasan”.

“Publik bakal memilih capres-cawapres yang paling bisa menjamin keberlanjutan program-program Jokowi,” ujar Achmad.