Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan telah mengungkapkan ketidakkhawatirannya terhadap dukungan parlemen yang kurang kuat dalam skenario terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu adalah jawabannya saat mendapat pertanyaan dari seorang mahasiswa UI yang tertarik dengan potensi kesulitan dalam mengambil kebijakan akibat dukungan parlemen yang minim.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyoroti pentingnya substansi kebijakan. Dia menekankan bahwa kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat memiliki daya tarik yang kuat.
"Dengan begitu ada kemungkinan memungkinkan pemerintah untuk berkomunikasi dengan publik dan meminta dukungan publik demi kepentingan bersama," jelas dia dikutip dari Antara, Selasa (29/8/2023).
Anies menjelaskan bahwa ia yakin bahwa menjadi Presiden dengan dukungan partai yang minoritas mampu mengambil langkah besar ke depan. Meskipun harus bertarung dengan partai lain yang tak berkoalisi terhadap pihaknya.
Kondisi itu ia rasakan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Untuk diketahui, hanya dua partai yang mendukungnya dari sembilan partai yang ada di DPRD DKI Jakarta.
"Maka persuasi, gagasan yang kuat, argumen yang disusun dengan baik, serta pengumpulan data yang solid menjadi fondasi utama yang membuat kebijakan publik berhasil," jelas dia.
Keberhasilan ini mencerminkan komitmen pada kepentingan umum, bukan partisan. Anies Baswedan menggarisbawahi bahwa tanpa dukungan politik yang kokoh, kebijakan semacam itu sulit untuk diimplementasikan.
Selanjutnya, dia menekankan pentingnya data yang kuat, pendekatan ilmiah yang kokoh, dan perhatian yang tulus pada masyarakat dalam merumuskan kebijakan.
Baca Juga: Respon Wacana Duet dengan Ganjar Pranowo, PKS Tegaskan Anies Baswedan Capres Bukan Cawapres
"Jika tidak mempunyai data, tak ada scientific, dan tak berpihak pada masyarakat, maka sulit berjalan,"
Anies Baswedan saat ini mendapatkan dukungan dari tiga partai politik, yaitu PKS, Partai Demokrat, dan Partai NasDem, untuk pencalonan dalam Pilpres 2024.
