Suara.com - Ketua Dewan Penasehat DPP PKS Tifatul Sembiring meminta semua pihak menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, mengubah aturan konstitusi tidak mudah.
Tifatul awalnya mengatakan, pemundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden tidak mungkin dilakukan kekinian.
"Ya nggak mungkin lah itu, dasar konstitusinya apa? Kita boleh punya ide, kita boleh berandai-andai tapi lihat lah pada kosntitusi," kata Tifatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Menurutnya, melakukan amandemen untuk memperpanjang masa jabatan presiden sekaligus menunda pemilu bukan perkara yang mudah. Ia membandingkan dengan proses amandemen UUD untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara kembali saja berlangsung lama.
Ia pun meminta pihak-pihak yang masih menggaungkan isu penundaan pemilu terlebih perpanjangan masa jabatan presiden agar dihentikan.
"Jadi menurut saya nggak semudah itu ya, itu kan harus ada kesepakatan semua fraksi yang di MPR termasuk kelompok DPD, mereka harus sepakat untuk perubahan-perubahan itu, jadi nggak mudah itu untuk mengubah-ubah hanya untuk memperpanjang, hanya untuk 3 periode, udah tutup lah, kamus itu tutup saja," tuturnya.
Namun, Tifatul mengkui memang masih mendengar adanya pihak-pihak yang coba memunculkan terus isu tersebut.
"Ya ada lah namanya juga manuver ada kan selama ini sampai kumpul-kumpul deklarasi sampai kemarin ada kelompok apa tuh seniman apa-apa itu yang menyatakan ingin mendukung. Sudah lah yang gitu-gitu jangan dikasih angin lagi ya, kasihan ya dikuyo-kuyo undang-undang dasar," tuturnya.
Untuk itu, ia berharap agar isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dihentikan. Menurutnya, masih banyak orang yang masih ingin menjadi presiden.
"Banyak orang lagi yang mau jadi calon presiden. Dua periode sudah lah, cukup lah, kasih kesempatan yang muda-muda," pungkasnya.
Masih Ada Pihak Bermain
Untuk diketahui, Wakil Ketua MPR RI Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, hingga kekinian masih ada pihak yang terus mendorong penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Sebagaimana juga informasi yg saya dapatkan bahwa di tengah masyarakat juga ada ikhtiar dari kelompok tertentu yang masih mengusung, mengupayakan penundaan pemilu," kata Arsul di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2023).
"Yang berarti kalau itu terjadi, ada perpanjangan jabatan presiden, sambil presiden, perpanjangan jabatan anggota DPR, DPD, DPRD," sambungnya.
Untuk itu, ia menilai, dengan adanya isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden lebih karena adanya kelompok tertentu yang bermain. Namun, ia mengatakan, dalam partai politik sendiri tidak pernah sama sekali ada pembahasan mengenai isu tersebut.
TERPOPULER
