DPW PPP Sebut Pemberhentian Agus-Yasin Tak Sah: Bakal Ditolak Menkum

Suara.com - Ketua DPW PPP Maluku Abdul Aziz menyebut bahwa pemberhentian Taj Yasin sebagai Sekjen dan Agus Suparmanto sebagai Waketum di Rakornas III merupakan bentuk kepanikan Mardiono.

Sehingga, kata Abdul Aziz, Mardiono merekayasa sejumlah upaya untuk memberhentikan Yasin dan Agus secara illegal.

“Ini inkonstitusional, tidak berdasar dan terkesan panik, tidak ada dasar hukum dalam AD/ART, apalagi hanya lewat forum Rakornas daring yang hanya forum diskusi tanpa keputusan mengikat,” kata Aziz kepada awak media, Sabtu (31/10/2028)

Menurut dia, melihat sepak terjang Mardiono selama memimpin PPP satu tahun terakhir ini, Aziz berserta sejumlah DPW PPP di seluruh Indonesia meminta pemerintah mencabut SK Menkumham dan merevisi kepengurusan DPP PPP.

Hal ini juga sesuai dengan aspirasi para kiai dan habib di lingkungan PPP.

“Kami meminta SK Menkum segera direvisi dan dilengkapi kepengurusan tanpa nama Mardiono Cs. Demokrasi PPP dan bangsa bisa semakin rusak bila mentalitas elit politik bangsa seperti Mardiono,” ujarnya.

Ia menyebut, kubu Mardiono memang sejak lama berusaha menggeser Agus dan Gus Yasin karena ingin berkuasa penuh di PPP.

Mardiono ingin berkuasa secara otoritas, mengambil untung dari PPP dan tak mau ada kritik.

Selama ini tidak ada Langkah Mardiono membesarkan PPP. Yang dipikirkan menurut Aziz adalah bagaimana Mardiono mendapatkan keuntungan materi.

“Kubu Mardiono hanya berpikir tentang jabatan, kekuasaan dan keuntungan materi dari PPP,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Plt Ketua DPW NTB Moh Akri. Mardiono bahkan menurut Akri sejak beberapa lama sudah melakukan pemecatan para pengurus DPW agar kekuasaannya langgeng tanpa kritik.

“Surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PPP Mardiono dan Wakil Sekjen DPP PPP Jabbar Idris. Dan membuat kondisi PPP NTB kurang kondusif,” kata Akri.

Padahal, Akri adalah kader yang selama puluhan tahun ikut membesarkan PPP hingga akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD NTB.